Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Kelurahan Dapat Dana Jumbo, DPRD DKI Ngeri Lurah Banyak Masuk Bui 

RN/NS | Jumat, 26 April 2024
Kelurahan Dapat Dana Jumbo, DPRD DKI Ngeri Lurah Banyak Masuk Bui 
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
-

RN - Rencana anggaran kelurahan yang besarannya ditetapkan minimal lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipikirkan ulang. Sebab, jika itu terealisasi bisa jadi banyak lurah masuk bui.

Kemendagri sebelumnya menyebut dalam Undang-Undang Dearah Khusus Jakarta (UU DKJ), kalau kelurahan akan mendapatkan dana lima persen dari APBD.

“Wah gede anggarannya kalau segitu, sekarang apa kepentingannya di setiap wilayah? Misalnya Kelurahan Menteng, keperluan apa? Misalnya tidak banyak keperluan, karena warganya kaya semua. Terus uangnya mau diapakan?” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dikutip Jumat (26/4).

BERITA TERKAIT :
Bolos Saat Paripurna DPRD HUT Kota Jakarta Ke-497, Pejabat: Caleg Gagal Malu
Kasak-Kusuk Di Lantai 10 DPRD Jakarta, PKS Harusnya Beradab Dan Punya Sopan Santun Dong

Menurut Prasetyo, aturan di dalam Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tersebut mirip dengan kebijakan dana desa yang berlaku di daerah lain.

Selain itu, menurut Prasetyo, permasalahan yang dihadapi di setiap kelurahan di Jakarta berbeda-beda. Sehingga anggaran belum menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan tugas setiap kelurahan.

“Ini kan kayak diduplikasi dari daerah-daerah lainnya di luar Jakarta seperti dana desa. Padahal, Jakarta itu kalau saya lihat tidak seperti daerah lain, karena kan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan misalnya, memang dekat,” kata Prasetyo.

Kader PDIP ini juga mempertanyakan alasan DPR RI dan pemerintah pusat menyepakati aturan tersebut. Sebab hingga kini, banyak kelurahan belum bekerja secara optimal.

“Anggota DPR dapil (daerah pemilihan) Jakarta ada berapa? hal seperti itu omongin dulu baru berbicara. Mereka tidak tau masalah di Jakarta kayak gimana. Karena DPRD DKI lebih tau, diajak ngomong dong,” demikian Prasetio.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro sebelumnya menyampaikan kelurahan di Jakarta mendapatkan dana APBD paling sedikit sebesar 5 persen dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Tujuannya, memperkuat kelurahan sebagai wilayah ujung tombak yang menyelesaikan berbagai persoalan yang terlihat kecil di lapangan, namun berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat.

“Dana APBD minimal 5 persen ini tentunya setelah dikurangi oleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK),” kata Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota di Jakarta, Senin (22/4).