RN - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dibonsai. Mantan Wali Kota Surbaya itu kabarnya tidak dilibatkan dalam urusan bantuan sosial (bansos).
Tahun politik 2024, anggaran bansos mencapai Rp 496 triliun. Angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.
Bansos ramai jadi gunjingan bukan hanya tahun politik menjelang pilpres, tapi aksi Jokowi terjun langsung bagi-bagi bantuan menjadi sorotan.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Duit Bansos Jakarta Cair, Per Orang Dapat 900 Ribu
Risma sapaan akrab Tri Rismaharini sudah curhat soal kondisi kabinet ke partainya, PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidka membantah soal curhat Risma.
Dia mengatakan saat ini ada suasana tidak nyaman setiap rapat kabinet pemerintahan Jokowi. "Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Ketidaknyamanan tersebut juga berkaitan dengan program bansos. Apalagi terdapat pernyataan dari Istana bahwa saat ini Risma sebagai Mensos tak dilibatkan dalam setiap pembagiannya ke masyarakat.
Bansos kata Hasto adalah kebijakan negara, bukan perseorangan yang kini kerap dipolitisasi untuk kepentingan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Persetujuannya juga dilakukan di DPR dalam proses penganggarannya.
Namun, publik saat ini melihat adanya politisasi bansos untuk kepentingan elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Bahkan ada yang terang-terangan memasang stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bansos berupa beras untuk rakyat miskin dari Bulog.
"Politik bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata kenegaraan yang baik," ujar Hasto.
Diketahui, pada awal Januari 2024, Jokowi membagi-bagikan bansos di Kabupaten Serang, Banten. Satu bulan sebelumnya, Jokowi menebar bansos ke daerah lain, seperti Labuan Bajo, Pekalongan, serta Banyuwangi pada Desember 2023.
Berikutnya, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, berkunjung ke Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin, 22 Januari 2024. Keduanya mengecek penyaluran bansos pangan cadangan beras pemerintah (CBP) telah diterima dengan baik.
Ada Di APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membantah kalau anggaran bansos naik. Bansos yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun.
Dia mengatakan angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.
"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani mengatakan realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor. Dalam realisasinya, kata dia, penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.
Sri Mulyani memberikan penjelasan tentang bansos ketika program kesejahteraan itu mendapatkan sorotan. Kemarin, Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.
Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp 600 ribu. Jumlah uang itu sebenarnya diberikan untuk periode bulan Januari-Maret, namun pemerintah Jokowi memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.
Inilah yang membuat sejumlah pengamat khawatir bansos akan digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.
"Jadi ini semuanya sudah ada di APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN," terangnya.
Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
"Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus memperbarui sumber-sumber data penerima tersebut agar lebih tepat sasaran. Termasuk dengan memasukkan data tambahan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Untuk berbagai bantuan sosial nanti kami akan bisa jelaskan secara terpisah karena APBN cukup banyak programnya, nanti kalau saya menjelaskan di sini nanti teman-teman KSSK jadi ini kok kaya konferensi pers APBN, jadi nanti akan saya jelaskan," kata Sri Mulyani melanjutkan.
