Pertalite Mau Dihapus, Ojol: Rakyat Makin Menderita, Ahok Mana Nih
RN - Wacana Pertamina untuk menghapus Pertalite pada 2024 membuat kesal para ojok online (ojol). Para driver itu menuding kalau rakyat makin menderita.
"Pak Ahok mana nih. Pertalite dihapus sama saja kita sengsara," tegas Adim, ojol yang ditemui saat mangkal di Grogol, Jakbar, Selasa (16/1).
Ujang, ojol yang biasa mangkal di Bekasi menyatakan, jika Pertalite dihapus bisa merusak perekonomian keluarga. "Bisa remuk ini, mana susah cari kerja. Ahok mana sih kan dia di Pertamina, dia diem atau apa nih," ungkapnya.
BERITA TERKAIT :Nicke Widyawati Didepak Dari Pertamina, Saatnya Cuci Gudang BUMN?
Veronica Resmi Dilantik, Orang Sabar Selalu Berkah
Diketahui, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada November 2019.
Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka suara terkait wacana Pertamina untuk menghapus Pertalite pada 2024 ini.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam pernyataannya mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan wacana tersebut direalisasikan jika Pertamina bisa menghasilkan produk tanpa ada beban tambahan.
"Ya, kalau memang bisa disediakan dengan tidak ada beban tambahan, boleh aja," katanya, saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Senin (15/1).
Wacana penghapusan BBM bersubsidi Pertalite baru-baru ini kembali mencuat kembali, karena Pertamina berencana untuk mengganti BBM tersebut dengan Pertamax Green 92 pada tahun ini.
Adapun jenis BBM itu sendiri nantinya merupakan campuran dari Pertalite dengan etanol sehingga memiliki oktan 92.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya menjelaskan wacana penghapusan Pertalite itu merupakan bagian dari Program Langit Biru.
Bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi dinilai akan semakin ramah terhadap lingkungan yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai nol emisi karbon (net zero emission/NZE) di 2060.
"Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap dua di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92," katanya di Komisi VII Jakarta, Rabu (30/8) lalu.
Menurutnya, rencana itu sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur BBM minimum RON 91.
"Ini sudah sangat pas, satu aspek lingkungan menurunkan karbon emisi, kedua mandatori bioetanol ini bioenergi bisa kita penuhi, ketiga kita menurunkan impor gasoline," ujarnya.
