Jelang Pilpres, Bansos Dengan Anggaran Triliun Rupiah Disebar

RN - Menjelang hari H pencoblosan pilpres, pemerintah bakal bagi-bagi bantuan sosial alias Bansos. Jumlah Bansos yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 476 triliun. 

Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.

Aksi sebar Bansos disindir banyak pihak. Sebab, tebar Bansos itu bisa menjadi alat politisasi menjelang Pilpres dan Pemilu.

Yang kena sasar hujatan adalah pasangan Prabowo-Gibran. Sebab, Gibran adalah putra dari Jokowi.

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran,  Dradjad  H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD,  akan peluncuran Banjos di masa kampanye. Padahal Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos) lha Mensosnya kan mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad sambil tertawa, Kamis (4/1/2023).

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi . Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai. 

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif, yaitu pemerintah.

Tetap Ceria dan Santun. Negeri Ini Butuh Perbaikan 

“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” Ketua Dewan Pakar PAN ini. 

Pro Kontra Bantuan

Diketahui, pemerintah akan kembali melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia pada awal 2024. Terbukti, berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.

Kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk.

Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial.

"Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau Rp 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen," dikutip dari Buku III RAPBN 2024 tersebut, Selasa (2/1/2023).

Adapun, bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masih masuk prioritas pemerintah. Agar tidak bansos tidak terputus dari tahun lalu ke tahun ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair pada awal 2024.

1. BLT El Nino

Akibat musim kemarau berkepanjangan, pemerintah menyalurkan bantuan bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino ke 18,8 juta KPM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyaluran BLT El Nino tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Adapun, nilainya mencapai Rp 400.000 per KPM.

"BLT El Nino ini digunakan karena ada kenaikan barang, beras yang naik dikit, ini dipakai untuk nutup itu," ungkap Presiden beberapa waktu lalu.

Jokowi meyakini daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran BLT El Nino selesai dilakukan. Saat ini, penyaluran BLT El Nino masih terus dilakukan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat.

"Setelah penyalurannya selesai akan kelihatan daya beli rakyat akan meningkat seperti apa," ungkap Presiden.

2. Bansos Beras

Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.

"Jadi nanti bulan Januari, Februari, Maret (2024) diberikan lagi ya," kata Jokowi mengutip keterangan, Senin (4/12/2023).

3. PKH

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

Berikut ini rinciannya:

Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.
Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.
Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

5. Program Indonesia Pintar

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.