Jika Pemilu Di DKI Kusut, Ingat Itu Dosa Dispora Ya?

RN - Komisi A DPRD DKI Jakarta bergerak cepat. Kusutnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta pimpinan Andriansyah bisa berdampak fatal.

Sebab gudang logistik pemilu yang seharusnya di gelanggang olahraga remaja (GOR) malah amburadul. Kini yang keseret-seret atas dosa Dispora adalah Wali Kota Jakpus Pusat Dhany Sukma dan Wali Kota Jaksel Munjirin.

Diketahui, DPRD sudah memberi tenggat waktu kepada Pemprov DKI Jakarta agar menyediakan tiga fasilitas untuk tempat rekapitulasi suara dan gudang logistik Pemilu 2024 hingga tanggal 10 Desember 2023.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, awalnya terdapat 11 gelanggang olahraga remaja (GOR) yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai lokasi rekapitulasi suara dan gudang logistik Pemilu 2024.

Namun berdasarkan rapat yang digelar pada Senin (4/12/2023) pagi, tujuh di antaranya sudah selesai direvitalisasi sedangkan sisanya atau tiga lagi masih mencari tempat lain sebagai alternatif.

“Kemarin ada 11 tempat bermasalah, alhamdulillah langsung ditindaklanjuti Pemprov DKI Jakarta, sekarang tinggal tiga, dan tanggal tiga itu pun kami bersepakat tanggal 10 dituntaskan,” kata Mujiyono usai rapat kerja dengan eksekutif pada Senin (4/12/2023) siang.

Menurutnya, lokasi tempat itu berada di Kemayoran Jakarta Pusat; Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Kata dia, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah berjanji, akan mencarikan tempat untuk KPU sebagai lokasi rekapitulasi suara dan gudang logistik.

“Wali Kota Jakarta Selatan dan Wali Kota Jakarta Pusat bersedia memuntaskan sebelum tanggal 10 Desember 2023. Ini tempat untuk menaruh kotak suara dan rekapitulasi, sesuai standar ideal yang ditetapkan KPU,” jelasnya.

Sementara saat rapat tersebut, Mujiyono berkata, pemerintah daerah bisa memanfaatkan alokasi anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) yang tersimpan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.

Setiap tahun, pemerintah daerah mengalokasikan duit beberapa triliun rupiah sebagai dana cadangan kedaruratan.

“Bisa pakai uang BTT, karena Pemilu ini kategori darurat atau mendesak. Bisa mengambil dari BTT untuk sewa itu, dan yang mengajukan tentunya KPA (kuasa pengguna anggaran),” jelasnya.

Sedangkan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengaku, telah menawarkan untuk memakai fasilitas sekolah di SMPN 104 Mampang Prapatan. Tawaran itu sudah disampaikan kepada KPU Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Kalau tidak memungkinkan nanti kepala sekolah dipanggil oleh Sudin Disdik untuk mengatasi. Tapi kalau tidak memungkinkan, khusus untuk rekapnya itu nanti kami sewa tempat, KPU (Jaksel) kemarin sampaikan begitu,” kata Munjirin.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua tak setuju fasilitas sekolah digunakan untuk tempat rekapitulasi atau gudang logistik. Dia menilai, lokasi tersebut harus steril dari kegiatan apapun, termasuk yang bersinggungan dengan aktivitas sekolah.

“(Pak) Wali Kota Jakarta Selatan itu tidak perlu ditinjau lagi, yang namanya sekolahan jadi banyak masalah,” ujar Inggard.

KPU Ngeluh

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengeluhkan kekurangan tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk Pemilu 2024 dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta. 

Kekurangan itu disebabkan oleh adanya 11 gelanggang olahraga (GOR) untuk gudang logistik, yang malah direvitalisasi pada tahun politik.  

KPU juga mengeluhkan adanya GOR calon gudang logistik yang masih disewakan untuk acara pernikahan menjelang Pemilu 2024. Setelah berkoordinasi dengan Pemprov DKI, KPU mendapatkan alternatif tempat pengganti GOR yang direvitalisasi.

Namun, terdapat dua wilayah kecamatan yang harus dicari ulang alternatif tempat untuk gudang logistik dan tempat rekapitulasi, yakni Mampang Prapatan dan Kebayoran Lama.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyesalkan revitalisasi GOR dilakukan di saat persiapan Pemilu 2024. Sementara solusi yang ditawarkan untuk menggunakan kantor kecamatan dinilai kurang representatif, sebab khawatir tidak mampu menampung ribuan kotak suara.

"Di DKI Jakarta, TPS banyak. Jadi kalau standar tempatnya adalah kantor Kecamatan, itu nggak cukup. Misalnya satu Kecamatan ada 1.000 TPS, secara teorinya ada 4.000 kotak suara disitu. Kalau kotak suara itu luasnya 40 sentimeter kali 40 sentimeter kali tingginya 60 sentimeter setidaknya kami butuh 250 meter persegi untuk rekap kotak suara tersebut,” kata Wahyu, Rabu (29/11).

Wahyu berharap Komisi A DPRD DKI bisa mencarikan solusi tempat rekapitulasi yang layak agar proses penghitungan suara di DKI Jakarta tidak ada kendala.