Gibran Cawapres, PDIP Bisa Berat Cetak Hattrick Di 2024
RN - PDIP harus waspada. Sebab, majunya Gibran Rekabuming Raka bisa merusak suara Banteng di Pemilu 2024.
PDIP yang mengklaim bakal hattrick atau menang tiga berturut-turut pemilu bisa berakhir tragis.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan telah bertemu Wali Kota Solo Gibran Rekabuming Raka tadi malam. Saat itu, Gibran menyampaikan kemungkinan ikut kontestasi di Pilpres 2024.
BERITA TERKAIT :Gibran Curhat, Dari Makan Bergizi Gratis Hingga Ekonomi 8 Persen
Jokowi Lengser 20 Oktober, Hasto Bakal Makin Ganas Nyeruduk?
"Semalam sudah ketemu sama Mas Gibran," kata Puan, dilansir detikJatim, Sabtu (21/10/2023).
Puan mengatakan dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan ada kemungkinan dirinya akan ikut sebagai calon di Piplres 2024. Namun, Puan mengatakan pihaknya masih menunggu dinamika yang ada.
"Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi pilpres. Tapi apakah bagaimana dan bagaimana, kita menunggu selanjutnya," ucap Puan.
Diberitakan sebelumnya, Gibran menghadiri Rapimnas Partai Golkar hari ini. Dia mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Sudah, sudah komunikasi ya," ujar Gibran di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). Gibran menjawab pertanyaan apakah benar telah bertemu Puan Maharani, kemarin, Jumat (20/10).
Ketika ditanya terkait status dirinya di PDIP, Gibran enggan untuk menjelaskan lebih lanjut perihal statusnya di partai berlambang Banteng itu. "Nanti ajalah ya," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin rapat kerja nasional (Rapimnas) Partai Golkar hari ini. Hasil Rapimnas itu, Partai Golkar mendukung dan mengusulkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Suara Jokowi
Majunya Gibran pastinya akan mendapat sokongan kuat dari sang ayah, Jokowi dan para relawan. Jika ini terjadi elektoral PDIP terancam stag atau turun.
Seperti diberitakan Indikator Politik Indonesia menyampaikan bahwa Jokowi memiliki pengaruh electoral yang besar terhadap PDIP.
Hal itu terungkap dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada awal Oktober 2023.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei bertajuk ‘Korelasi antara Approval Rating Presiden dan Dukungan atas Capres dan Partai Jelang 2024’. Pihaknya melakukan penelitian pada 2-10 Oktober 2023 kepada sebanyak 1.220 responden yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam penelitian, diantaranya mengenai pilihan partai politik serta alasan memilih partai politik. Data menunjukkan, PDIP masih bertengger di urutan teratas sebagai partai yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.
Partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri tersebut meraih dukungan sebesar 22,3 persen, disusul Partai Gerindra 16,9 persen, Partai Golkar 9,1 persen. Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 8,1 persen, Partai Nasdem 6,9 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5,7 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 4,5 persen, dan Partai Demokrat 4,3 persen. Selebihnya di bawah 4 persen.
“Kami memberikan pertanyaan spontan setelah responden memiliki preferensi partai, yakni apa alasan memilih partai-partai tadi? Ada 19,3 persen responden yang memilih karena terbiasa memilih partai tertentu. Adapun pemilih yang cenderung memilih karena kebiasaan, mungkin faktor loyalitas, paling besar adalah PDIP,” kata Burhanuddin melalui diskusi daring, Jumat (20/10/2023).
Setelah faktor ‘karena terbiasa memilih partai tersebut’, Indikator Politik Indonesia juga menemukan temuan bahwa faktor berikutnya adalah kaitannya dengan eksistensi Presiden RI Joko Widodo.
“Yang menarik untuk PDIP alasan terbesar kedua memilih PDIP adalah karena suka sama Presiden Jokowi, artinya kita bisa simpulkan Presiden Jokowi punya kontribusi elektoral yang sangat memadai, sangat besar buat PDIP,” ujar dia.
Burhanuddin melanjutkan, sementara itu, alasan pemilih memilih PDIP karena menyukai Megawati Soekarnoputri hanya mendapatkan angka 4 persen. Hasil temuan itu dinilai perlu untuk didiskusikan lebih lanjut, mengenai hubungan PDIP dan Presiden Jokowi.
“Tentu bisa mendiskusikan bagaimana kelanjutan elektoral PDIP, kalau misal hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi merenggang. Apa implikasinya buat PDIP dan apa juga implikasi buat Jokowi kalau tidak dapat sokongan dari PDIP, bagaimanapun PDIP partai terbesar di Indonesia dan implikasi kedua belah pihak terkait hubungan yang sedang tidak baik-baik saja,” tutur dia.
