RN - Pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2024 menyoroti banyak persoalan. DPRD meminta agar dana APBD 2024 Rp81,5 triliun tepat sasaran.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (9/10). Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemprov lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi pajak.
Sebab, dalam rancangan APBD Tahun 2024, terjadi penurunan target pendapatan sebesar 2,7% bila dibandingkan dengan APBD tahun 2023.
BERITA TERKAIT :Hermanto Berani Bantah Ketua DPRD DKI, Gak Bahaya Ta?
Kelurahan Dapat Dana Jumbo, DPRD DKI Ngeri Lurah Banyak Masuk Bui
“Penurunan sebesar 2,7% atau setara dengan Rp2,037 triliun perlu dicermati dengan cara seksama," Yuke Yurike saat membacakan pandangan Fraksi PDIP.
Penurunan itu kata Yuke, bisa mengganggu pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta untuk bisa mencapai 5% ,” tegasnya.
Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu poin pandangannya meminta Pemprov DKI membuat Program Keluarga Harapan (PKH) khusus Jakarta sebagaimana yang selama ini dijalani oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.
Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan maupun peningkatan alokasi anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta program pangan bersubsidi dibenahi. Sementara Fraksi Demokrat menyoroti cakupan layanan air minum di Jakarta yang tak juga mencakup seluruh wilayah-wilayah terjauh di Jakarta.
“Agar pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merealisasikan target prioritas peningkatan akses air minum perpipaan melalui pendampingan, pembangunan SPAM Regional, Pengembangan jaringan IPA dan penyaluran subsidi layanan air bersih,” ungkap Wita Susilowaty, Bendahara Fraksi Demokrat.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan belanja APBD 2024 akan melanjutkan prinsip money follow priority program, yakni pemenuhan belanja prioritas.
Dia mengatakan pada Pembiayaan Daerah, Sumber Penerimaan Pembiayaan pada APBD DKI 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2023 dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
Enam item Belanja Daerah yang digunakan untuk anggaran prioritas pembangunan yakni soal banjir Rp 2,85 triliun atau 4 persen dari total Belanja Daerah.
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi sebesar Rp 1,5 triliun atau 2 persen dari total Belanja Daerah. Percepatan Penurunan Stunting sebesar Rp 1,87 triliun atau 3 persen dari total Belanja Daerah;
Penanganan Kemacetan sebesar Rp 6,9 triliun atau 10 persen dari total Belanja Daerah serta Penanggulangan Kemiskinan Rp 7,77 triliun atau 11 persen dari total Belanja Daerah dan terakhir Penguatan Nilai Demokrasi Rp 872 miliar atau 1 persen dari total Belanja Daerah.
Sementara itu, Pendapatan Daerah pada APBD DKI 2024 direncanakan Rp 72,34 triliun atau mengalami kenaikan 2,42 persen dibandingkan dengan Rancangan APBD Perubahan DKI 2023 sebesar Rp 70,63 triliun.
Pendapatan Daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 52,37 triliun; Pendapatan Transfer sebesar Rp 19,25 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 722,12 miliar.
