Demokrat Dapat Jatah Menteri, Bukan Hoax Kalau Restu Jokowi Buat Prabowo
RN - Desas-desus kalau Partai Demokrat bakal masuk kabinet Jokowi sudah santer. PDIP menyebut kalau isu itu mendekati kebenaran.
Jokowi dan SBY sebelumnya bertemu empat mata di Istana Bogor, Jawa Barat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku mendengar sekilas kabar tawaran kursi kepada Demokrat.
"Kabar itu selentingan saya dengar. Namun apakah itu sesuatu yang pasti, tentu Pak Jokowi dan Pak SBY yang persis mengetahuinya. Biarlah urusan pergantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Jokowi. Kita junjung tinggi konstitusi yang menegaskan bahwa kita menganut prinsip presidensial, di mana Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan kabinetnya," kata Said kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
BERITA TERKAIT :Trump Tuding Kamala Harris Akan Bawa AS Perang Dunia Ke-3
Gelar Tasyakuran Di Dapil II Jakarta Utara Bareng Akar Rumput Demokrat, Bunda Neneng Mulai Gaspoll Menangkan Pasangan RK-Suswono
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wajar Partai Demokrat mendapat jatah menteri dan bergabung ke Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ya wajar saja, karena Pak Jokowi sedang memperkuat dukungan, dan Demokrat sudah mendukung Pak Prabowo,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Anggota Komisi II DPR RI itu justru curiga jika Presiden Jokowi berpihak ke Prabowo pada Pilpres 2024, bukan ke kubu PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.
“Kalau Demokrat dapat (jatah menteri) juga, saya mikir, jangan-jangan Pak Jokowi kian kuat memberikan dukungan ke Prabowo. Gitu kan, kasian temen sebelah saya,” kelakar Mardani.
Meski begitu Mardani menegaskan, PKS tak mempersoalkan jika Demokrat maupun Prabowo mendapat dukungan dari Presiden Jokowi, selagi menggunakan cara-cara yang fair dalam kontestasi demokrasi lima tahunan.
“Kalau buat PKS bebas, bebas. Kita tidak ingin ada pertarungan, kontestasi karya dan gagasan saja,” pungkasnya.
