Ribuan Warga Sudah Bengek, Pemprov DKI  Ogah Disalahin

RN - Polusi udara yang mengancam warga Jakarta belum ada obatnya. Kebijakan work from home (WFH) yang diterabkan Pemprov DKI Jakarta bukan menjadi solusi. 

Dari DPRD, LSM hingga pengamat menuding kalau WFH tidak efektif. Karena, WFH tidak mengurangi macet dan Jakarta tetap semraut serta polusi udara makin parah. 

Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, selama periode Januari-Juni 2023, kasus ISPA terbanyak dilaporkan pada Maret 2023 sebanyak 119.734 kasus.

Setelah sempat mengalami penurunan, per Juni kembali meningkat sebanyak 102.475 kasus. Hingga berita ini diturunkan belum ada kebijakan Pemprov DKI yang mampu meredam polusi udara.

HBH mengatakan, pergerakan warga Jakarta memang masif. Dari 25 juta warga Jakarta yang bekerja, hanya 25 ribu yang melakukan WFH.

"Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25 ribu (orang). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh," kata Heru kepada wartawan di Kalideres, Rabu (23/8).

Sehingga, menurut HBH, WFH 50 persen di kalangan Pemprov DKI harus dibarengi dengan upaya WFH di kalangan swasta agar efektif.

"Harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri (kebijakan masing-masing)," ujar HBH.

"Kan saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri, supaya ekonomi tetep tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan," imbuh dia.

Mantan Wali Kota Jakut ini mengakui pihaknya juga akan terus mengevaluasi WFH. Mengingat baru 2 ribu orang yang tercatat WFH pada Senin (21/8).

"Ya, nanti kita evaluasi, nggak apa-apa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin (depan) saya evaluasi," tandas dia.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustijani, menerangkan ada hampir 60 ribu pegawai pemprov, namun sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak boleh melakukan WFH. Yakni pelayanan langsung seperti kelurahan, rumah sakit, damkar, hingga BPBD.

Ada 15.335 ASN di kalangan Pemprov DKI yang seharusnya bisa menerapkan WFH. Tetapi baru sekitar 2 ribu ASN atau 13 persen yang bekerja dari rumah.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tentang pengendalian polusi udara di Jabodetabek. Salah satu poinnya meminta agar dilakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu.

Aturan ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Wilayah Jabodetabek. Aturan ini ditandatangani oleh Mendagri pada 22 Agustus 2023 ditujukan kepada kepala daerah di Jabodetabek.

"Penyiraman jalan untuk mengurangi debu," demikian bunyi point kedelapan huruf(d) Inmendagri itu, seperti dilihat Rabu (23/8/2023).

Poin tentang penyiraman debu ini ada pada bagian kedelapan tentang pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau. 

Delapan aturan yang diteken Tito yakni, mendorong penggunaan scrubber pada kendaraan bermotor, pelarangan pembakaran sampah oleh masyarakat secara terbuka dan pengendalian polusi udara dari aktivitas konstruksi.

Lalu, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, mengoptimalkan penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen serta perbanyak tanaman di ruang publik termasuk jalan besar dan jalan kecil di perkampungan serta hidroponik pada ruang sempit.

Ada juga pembuatan roof top garden di perkantoran/area publik, penggunaan water curtain/green curtain hingga melakukan modifikasi cuaca melalui hujan buatan.

Tito juga meminta agar mengefektifkan uji emisi kendaraan. Dia mengarahkan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terkait uji emisi ini.

"Mengefektifkan pelaksanaan uji emisi kendaraan," jelasnya.