Dugaan Anggaran Siluman 96 M Dilaporkan Ke KPK, DPRD dan Disperkimtan Bekasi Waspadalah..
RN - Kasus dugaan korupsi dengan plotingan proyek yang mensinyalir melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kurang lebih sebesar Rp 96 Miliar akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi mengatakan, KPK untuk segera mengusut tuntas kasus aliran dugaan plotingan proyek yang berada di Disperkimtan Kabupaten Bekasi.
"Dengan dilaporkannya ke KPK terkait beberapa Anggota Dewan yang diduga mendapatkan Plotingan proyek diharapkan kasus itu dapat diselesaikan dengan tuntas,” ujarnya kepada radarnonstop.co, Selasa (22/8/2023).
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Mul menjelaskan, dalam pertemuan Forkim dengan perwakilan KPK menyampaikan kepada masyarakat untuk segera melaporkan dugaan kasus korupsi yang berada di Kabupaten Bekasi. Apalagi, adanya ketidakwajaran dalam LHKPN para Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Mulyadi dalam investigasinya dan informasi dari masyarakat, Plotingan proyek yang dibagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bekasi disinyalir pengkondisian untuk memuluskan Paripurna APBD 2024 dan Pertanggungjawaban APBD 2022 oleh PJ. Bupati.
Mulyadi mengatakan, dugaan plotingan proyek Rp 96 Miliar ini seakan menjadi lahan basah bagi para koruptor. Apalagi, proyek yang dibagikan ini sudah diatur dan di tempatkan di beberapa dinas di Kabupaten Bekasi.
"Kami berharapa untuk segera menindaklanjuti, karena dugaan Plotingan proyek ini, sangat tidak pantas dalam perkembangan pembangunan Kabupaten Bekasi," imbuh Mulyadi mengakhiri.
Sayang, hingga berita ini dimuat pihak Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi belum ada yang bisa dimintai keterangannya.
