Kabar Marbun Bakal PJ. Walikota Kota Bekasi Santer, Ditolak Karena Pernah Punya Rekam Jejak Jelek
RN - Santernya kabar bahwa Makmur Marbun selaku Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang disinyalir merupakan titipin dari elit PDI-P membuat elemen masyarakat Kota Bekasi memohon kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Titto Karnavian.
Hal tersebut untuk mempertimbang agar tidak menjadikan Makmur Marbun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Bekasi.
Permohononan tersebut disampaikan oleh Rudi Hartono salah satu kelompok elemen masyarakat Kota Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Islam Bekasi (API) yang juga selaku Pengamat Publik.
BERITA TERKAIT :Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
"Para petinggi tolong untuk melihat rekam jejak Pak Marbun. Dalam fakta persidangan diduga kuat dia memeras atau meminta sejumlah uang kepada Pejabat dalam hal kasus Bupati Cirebon," ujar Koordinator Aliansi Pemuda Islam Bekasi (API), Rudi Hartono kepada radarnonstop.co, Sabtu (19/8/2023).
Selain itu, sambung Rudi, untuk dijadikan pertimbangan, terutama oleh Tim di Pusat agar lebih memperhatikan Kultur Keagamaan di Kota Bekasi. Menurut Rudi bahwa Kota Bekasi adalah Kota Santri sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Pesantren.
"Artinya, sebagai Kota Santri calon PJ. Walikota Bekasi kami mohon Tim dari Pusat dan pemegang kebijakan di Jakarta, untuk memperhatikan kultur religius dari kandidat yang akan ditempatkan di Kota Bekasi," tegas Rudi.
Selain itu, lanjut Rudi, Makmur Marbun juga dinilai akan cukup sulit untuk bisa memimpin Kota Bekasi, selain faktor kultur religius, Makmur Marbun juga tidak pernah berkiprah di Kota Bekasi.
"Bagaiman bisa memimpin Kota Bekasi di masa transisi menuju Pilkada 2024? Selain bermasalah dengan Hukum, Pak Makmur Marbun juga bukan orang yang tercatat sebagai warga Kota Bekasi atau belum ada rekam jejak dia berkonstribusi di Kota Bekasi," cetus Rudi.
Dengan demikian, Rudi menegaskan bahwa Kota Bekasi selain Kota yang memiliki label 'Kota Santri' atau 'Kota Pesantren', Kota Bekasi juga beberapa kali tercatat kerap mengalami konflik keyakinan.
"Tentunya, segala aspek harap di pertimbangkan. Kota Bekasi kerap terjadi konflik. Konflik tersebut selesai juga oleh Kepala Daerah yang secara kultur religius memiliki kesamaan, sehingga proses dialognya efektif, lah ini jika berbeda apalagi di tahun politik, kami khawatir ada para petualang kepentingan. Dan yang utama, masih banyak kok kandidat yang layak dan akan diterima oleh warga Kota Bekasi, sebagaimana yang di usulkan oleh DPRD maupun oleh Gubernur Jawa Barat," imbuh Rudi mengakhiri.
