RADAR NONSTOP - Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jelang pemilu 2019 rendah.
Hal tersebut diketahui usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel bekerjasama dengan lembaga riset Arus Survei IndoneSia (AS!) menggelar survei tentang tingkat partisipasi masyarakat jelang pemilu serentak 2019.
Divisi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Tangsel Ade Wahyu Hidayat dalam sambutannya mengatakan, survei ini dilaksanakan di 4 kecamatan di Kora Tangsel, yakni Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur, dan Ciputat, pada tanggal 16 hingga 20 Desember 2018 dengan menggunakan motode main, stage random sampling, dengan jumlah responden adalah 120 orang.
BERITA TERKAIT :Sekjen PDIP Hasto Tuding Airin-Ade Dikepung & Dihadang Kekuatan Besar Di Banten
Kapolda Metro Minta Polisi Netral, Sikap APK Banten Harus Tiru Jakarta?
Menurutnya, untuk kegiatan pilot project ini, dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU.
"Kita ini Kota Tangsel termasuk 45 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang tingkat partisipasinya sangat rendah. Jadi survei ini itu tidak seluruh indonesia, hanya 45 dengan partisipasi setiap pemilu terendah, kita ambil itu," kata Ade, yang siang itu hadir dengan mengenakan kemeja batik, di Kantor KPU, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, pada Rabu 09 Januari 2019.
Dikatakan Ade, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 tingkat partisipasi masyarakat hanya 67 persen, kemudian naik Pemilihan Presiden (Pilpres) 69 persen, pada Pemilihan Walikota (Pilkot) tahun 2015 itu turunnya hampir 12 persen, perwalkot kita hanya 57 persen, Pemilihan Gubernur naik 5 persen itu menjadi 62 persen. Jadi Kota Tangsel sejak 2014 menggelar pemilihan baik pemilihan nasional atau pun pemilihan daerah itu tidak lebih dari 70 persen. Paling tinggi itu 69 persen pada Pilres 2014.
"Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemilu 2019 itu 77.5 persen. Jadi banyak yang perlu kita gerakkan, untuk meningkatkan partisipasi survei ini adalah untuk mengidentifikasi di mana sebenarnya titik lemah kita, masyarakat itu tidak hadir untuk memilih.
KPU juga sadar bahwa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ini pada tahapan pemilu mau pun pada pemungutan suara itu tidak bisa berjalan sendirian, perlu peran Pemerintah Daerah dan peran Partai Politik, Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwintoro menuturkan, bahwa temuan pokok survei ini pada tingkat partisipasi, pertama, sebanyak 95.00% publik mengetahui akan ada Pilpres dan Pileg (DPR-RI/DPD-Rl/DPRD) pada 17 April 2019 mendatang, dan 93.33% mengetahui bahwa Pilpres dan Pileg (DPR-Rl/DPD-Rl/DPRD] akan dilaksanakan serentak pada 2019.
"Ini artinya, pengetahuan publik terkait pengetahuan pelaksanaan pemilu sudah baik. lni sekaligus menjadi indikator bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan sudah berjalan maksimal," tuturnya.
Kemudian, jelas Ade, kedua, sebanyak 93.33% publik menjawab pasti mencoblos dan 5% mengaku belum pasti mencoblos sementara 1.67% mengatakan tidak akan mencoblos pada pemilu serentak 2019. Alasan utama masyarakat pasti mencoblos adalah karena ingin menggunakan hak pilihnya (72.32%). Sedangkan alasan utama masyarakat belum pasti mencoblos, karena berhalangan (33.33%) dan karena pemilu tidak akan memperbaiki nasib 5 tahun ke depan (33.33%).
"Adapun alasan utama masyarakat tidak akan mencoblos karena pemilu tidak akan memperbatiki nasib 5 tahun ke depan (50.00%) tidak ingin menggunakan hak suara (50.00%)," jelasnya.
Kemudian terkait potensi politik uang, Ade kembali menerangkan, sebanyak 35.00% masyarakat akan menerima dan 59.17% mengaku tidak akan menerima jika diberi uang/barang untuk memilih salah satu kandidat atau Partai politik tertentu.
"lni artinya, masih ada potensi poIitik uang di Kota Tangsel, meskipun angkanya masih di bawah 50%. Potensi itu tentu Perlu diantisipasi mengingat data menyebutkan bahwa 18.33% responden mengatakan yang dapat mempengaruhi pilihan politik," terangnya.
Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany berharap bisa menggerakkan masyarakat untuk datang dan mensukseskan pemilu pada 17 April 2019 mendatang. "Ini menjadi gambaran bagi temen-temen di KPU, dan tentu kami selaku pemerintah kota tentu akan membantu dan memback up apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, yang pada intinya berharap dapat berjalan dengan efektif dan efisien," pungkasnya
