Usulan Pansus Cuma Akal-Akalan, Ada Agenda Busukin Anies Lewat JIS

RN - Jakarta International Stadium (JIS) lagi digoreng-goreng. Polemik itu kini diseret ke ranah politik oleh DPRD DKI Jakarta.

Targetnya jelas, kalau JIS untuk membusuki Anies Baswedan. Seperti diberitakan, PDIP dan PSI DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus di DPRD DKI terkait polemik JIS yang rumputnya disebut-sebut tak memenuhi standar FIFA hingga kemunculan pernyataan konsultan Buro Happold.

PKS menganggap tak perlu ada pansus. "Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS, memang sudah jelas dari awal. Di Komisi B juga sudah jelas, yang membangun, mendesain JIS, putra putri Indonesia sendiri, bukan Buro Happold. Buro Happold adalah konsultan," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Dia mengatakan Buro Happold juga sudah menjelaskan soal proses konsultasi terkait JIS yang pernah dilakukan. MTZ menyebut Buro Happold hanya memberi penegasan bahwa mereka tidak terkait dengan desain JIS.

"Di website itu dijelaskan mereka itu sebagai konsultan tiga bulan kalau nggak salah, tapi memang kemudian yang dikonsultasikan tentang bagaimana JIS ini menjadi sosial inklusif, bagaimana masyarakat terlibat dalam stadion internasional ini, lebih banyak pada bisnisnya. Jadi sebenarnya dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi ke mana-mana, mereka juga jadi jengah," ujarnya.

Dia heran dengan kemunculan usul pansus. Dia mempertanyakan apa tujuan pembentukan pansus.

"Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau dipansusin apa lagi? Mau ditanya apa lagi? Perencanaan dan pembangunan JIS 4 tahun terakhir ini sudah dalam pengawasan DPRD DKI Jakarta terutama Komisi B dan itu sudah jelas semua," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo pun mengusulkan pembentukan pansus jika dibutuhkan.

"Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana. Serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya," ujar Rio, Minggu (9/7).

"Bentuk pansus JIS jika dipandang perlu," terang Rio.

PSI juga mengusulkan pembentukan pansus jika dibutuhkan. Wakil Ketua Komisi E -PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo atau Ara mengatakan pihaknya akan memanggil pihak yang terkait pembangunan JIS.

"Kita juga bisa mendorong diadakannya Pansus JIS. Jadi hal itu yang bisa dilakukan dalam fungsi pengawasan. Nantinya bentuknya seperti apa, ya pasti akan dibahas di internal DPRD dan fraksi," kata Ara, Senin (10/7).

"Jadi apapun nanti keputusannya, dibentuk pansus atau tidak , saya pastikan fungsi pengawasan DPRD terus berjalan, dan proses itu tidak akan menggangu persiapan Pildun U-17," lanjutnya.