Jaksa Agung Berani Cokok Menteri Dan Usut Kasus Jumbo, Kejagung Naik Daun
RN - Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin naik daun. Kinerjanya dianggap positif karena berani membongkar kasus jumbo.
Apalagi, belum lama ini Kejagung telah menjebloskan Johnny G. Plate. Jhony adalah Menkominfo yang juga Sekjen Partai NasDem.
Tren positif itu terungkap hasil riset Indikator Politik Indonesia menemukan trust atau tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan kini berada di angka tertinggi sepanjang sejarah. Persentasenya mencapai 81,2 persen.
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Tom Lembong Seret Mantan Mendag, Kejagung Sepertinya Masuk Angin?
Demikian dikatakan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diakuinya terus menunjukkan tren positif.
Survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2023 dengan menempatkan 1.220 responden. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Pada survei ini mengalami peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.
“Ini (kepercayaan publik mencapai 81,2 persen) angka tertinggi yang pernah diperoleh Kejaksaan. Ini layak diapresiasi,” kata Burhanuddin.
Dalam catatan Burhanuddin, sepanjang 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berkutat di angka 70 persen. Misalnya, pada November tahun lalu, angkanya mencapai 77,4 persen.
“Memasuki tahun 2023, ada peningkatan yang cukup signifikan. Dimulai dari 77,8 persen pada Februari, lalu menjadi 81,2 persen pada Juni ini,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan melonjak tajam. Di antaranya, karena faktor keberhasilan Korps Adhyaksa dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
