Sebut Kasus Meikarta, Reklamasi, BLBI Hingga e-KTP, Busyro Muqoddas Nilai Saat Ini KPK KW
RN - Kasus yang terjadi di KPK membuat Ketua KPK 2010-2011 Busyro Muqoddas sedih. Pasalnya, KPK lahir dari buah gerakan reformasi '98.
"Meradang, sedih, merana, tapi tetap optimis. Mengapa meradang, sedih? Karena KPK itu lembaga negara, anak kandung gerakan reformasi '98," kata Busyro, Rabu (28/6/2023).
Busyro memandang KPK merupakan anak kandung reformasi bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang lama pun, kata dia, KPK merupakan independen. Namun, ia menganggap nasib KPK kini yang dipengaruhi oleh penguasa.
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
''KPK berdasarkan UU yang lama merupakan lembaga independen, bukan di bawah presiden yang presiden itu di bawah partai, dipengaruhi oleh elit bisnis. Maka KPK masa lalu saya sebut KPK ori, sekarang KPK KW berapa saya nggak tahu," ucapnya.
Busyro menyebut, di masa orisinalitas KPK masih terjaga, lembaga antirasuah itu berhasil membongkar berbagai kasus korupsi sistemik. Tapi KPK yang baru setelah UU 19 Tahun 2019 adalah KPK yang mulai lumpuh.
Bukti perusakan itu, sambung Busyro, adalah UU Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu ditambah mengeluarkan lima anggota KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
"KPK yang sekarang ini setelah UU yang baru, UU 19 Tahun 2019, KPK yang sekarang ini direvisi akibatnya KPK lumpuh, bukan dilemahkan. Maka kalau sekarang ada permainan suap, permainan di kalangan sampai petugas Lapas KPK dan istri tahanan dilecehkan itu cermin semata-mata akibat KPK yang dirusak secara moral, perusaknya pemerintah bersama DPR," jelas Busyro.
"Yaitu mengeluarkan lima anggota KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, padahal itu mainan saja. Kemudian KPK diwajibkan menjadi pegawai negeri, kemudian banyak kasus ditutup, Meikarta, reklamasi, BLBI, e-KTP dan banyak yang lain," imbuh Busyro.
