Lahan Garasi Lebih Mahal Dari Mobil, Orang DKI Mau Gaya Tapi Minim Fasilitas
RN - Warga Jakarta lagi bingung. Karena dalam waktu dekat, mobil yang parkir di pinggir jalan bakal di derek.
Padahal jika dibandingkan, harga lahan untuk garasi lebih mahal dari beli mobil. Dari pantauan radar nonstop, banyak warga yang tidak punya garasi parkir mobil di jalanan.
Seperti terlihat di kawasan Slipi, Cengkareng, Taman Kota Kembangan, Jelambar, Koja, Kalideres, Kemayoran, Kebayoran hingga Tanjung Priok.
BERITA TERKAIT :Nih Dia Perbedaan Masing-Masing Fitur Karpet Force Dari Cover Super, Salah Satunya Anti Bakteri
Jalur Sepeda Di Senopati Jadi Parkir Liar, Menghapus Jejak Anies?
"Beli tanah buat garasi mahal. Lebih mahal dari harga mobil," keluh warga Slipi, Jakbar yang mobilnya di taruh di pinggir jalan dan bayar sewa ke RW setempat.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengkaji syarat kepemilikan garasi untuk memperpanjang masa berlaku STNK ataupun SIM pemilik mobil. Dishub DKI akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menekan potensi parkir liar di jalan umum.
"Ini akan kami koordinasikan kembali sehingga saat yang bersangkutan melakukan perpanjangan STNK atau pajak akan diminta keterangan atau penjelasan terkait ketersediaan parkir di rumah yang bersangkutan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
"Kalau nggak ada ruang parkir dan parkir di jalan yang mana adalah fasum, itu tidak dibenarkan," tambahnya.
Meski begitu, Syafrin mengimbau masyarakat memiliki garasi terlebih dahulu sebelum membeli mobil. Dengan begitu, tak ada lagi mobil yang diparkir sembarangan di jalan.
Imbauan tersebut sekaligus merujuk pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan memiliki garasi.
"Tentu kami harapkan ada kesadaran masyarakat untuk mengadakan garasi," jelasnya.
Syafrin menekankan warga dilarang memarkirkan kendaraan, baik di jalan raya maupun jalan lingkungan sekitar permukiman. Sebab, jalan tersebut masuk fasilitas umum (fasum) yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
