Anggota Dewan Dendam Kemiskinan? Dulu Makan Saja Susah Kini Bergelimang Harta

RN - Belasan tahun lalu, saya kenal betul beberapa politisi yang kini bahkan sudah ada yang tiga periode duduk di kursi empuk Kebon Sirih.

Jauh sebelum itu, bahkan saya mengenal mereka dan tahu persis kehidupan ekonominya, buat makan saja susah, terkadang malah ngutang sana-sini.

Kini, setelah menjadi dewan, mereka seolah dendam dengan kemiskinan. Halalkan segala cara meraup duit dan harta sebanyak-banyaknya, mumpung ‘berkuasa’. 

Alhasil, yang tadi buat makan saja susah, kini miliki rumah mewah, mobil mewah dan aset dimana-mana. Namun, sayangnya, mereka tetap ‘bermental susah’ alias purpurmis (pura-pura miskin).

“Saya tahu persis, karena orang - orang itu memang satu partai dengan saya. Tapi garis tangan alias keberuntungan beda,” ujar Koordinator MPJ (Masyarakat Peduli Jakarta) Imam Mahmudin, hari ini.

Berkaca dari kondisi tersebut, Imam melanjutkan, sangatlah masuk akal jika korupsi di negeri ini sulit dihilangkan.

“Gimana caranya memutus mata rantai korupsi itu, sedang dewannya masih dendam kemiskinan. Sedang dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. Jadi wajar  kan kalau mereka tetap nyaman dengan prilaku korupnya,” cetus Imam.

Menurut Imam, andai saja pembuktian harta terbalik itu sudah menjadi kewajiban dan diatur di undang-undang, maka akan banyak yang game over. “Sebab akan ketahuan asal  muasal harta kekayaan mereka itu diperoleh darimana,” ujar Imam.

Imam menambahkan, pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas.

"Pembuktian harta terbalik baru dilakukan ketika ada kasus di pengadilan. Jadi tunggu saja mereka “kepleset” sepandai - pandai tupai melompat satu saat kepleset juga. Maka nanti kita bisa lihat dan tahu saat dilakukan pembuktian harta terbalik. Harta kekayaan mereka saat ini, melimpah sejak menjadi anggota DPRD DKI diperoleh darimana,” tandas Imam