RN - Polemik soal sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup panas lagi. Kali ini Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mendadak teriak.
Politisi Golkar ini mengusulkan penerapan sistem Pemilu Campuran. Hal ini untuk mengakhiri perdebatan soal pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup.
Tapi usulan Bamsoet bikin bingung rakyat. "Agar tidak hanya berkutat pada sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman," kata Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Minggu (19/2/2023).
BERITA TERKAIT :OTT Mau Dihapus, Yang Sumringah Malah DPR Dan Langsung Tepuk Tangan
Biar Tahu Item Loksem Binaan UMKM, Kelurahan Penjaringan Tebar Data di Website Pemkot Jakut
Bamsoet mengatakan kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada sistem proporsional terbuka misalnya, sisi positifnya caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat sehingga bisa mendorong kedekatan caleg dengan rakyat.
Di sisi lain, sistem ini membuka banyak peluang politik uang yang berakhir pada moral hazard bahwa hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bersaing. Sedangkan caleg berkualitas yang tidak memiliki modal, sangat mudah tersingkirkan.
Begitupun dalam sistem proporsional tertutup. Sisi positifnya, partai politik memiliki kewenangan menentukan caleg, sehingga caleg berkualitas dan kader yang telah berdarah-darah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap bisa masuk ke Parlemen. Sisi negatifnya, kedekatan caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat karena caleg terkesan lebih 'takut' terhadap partai daripada kepada rakyat.
"Campuran sistem terbuka dan tertutup ini pernah dibahas saat saya menjabat Ketua DPR RI pada periode 2018-2019. Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktivis, para akademisi serta para negarawan lainnya, siapa tahu sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat caleg dekat dengan rakyat," ujarnya.
PDIP Sendirian
Delapan fraksi di DPR RI tegas menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa delapan partai memiliki sikap bersama, yakni mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.
Para pendukung proporsional terbuka adalah Fraksi Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PPP, PKS, Demokrat dan NasDem. Sementara PDIP mendukung proposional tertutup.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi irit bicara soal sikapnya terkait sistem yang akan digunakan dalam Pemilu 2024, apakah sistem porporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Menurut presiden, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.
"Kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan ada kelemahannya, tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai," ujar Jokowi usai menghadiri Harlah PPP di ICE BSD Tangerang, Jumat, 17 Februari 2023.
Jokowi membantah memberikan arahan agar menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup yang digaungkan PDIP.
Seperti diberitakan, sejumlah lembaga survei yang tergabung Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) tidak setuju pemilu 2024 bila sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.
