RN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memberikan warning soal gempa di Jakarta. Untuk memantau pergerakan bencana, BPBD meminta pengadaan alat.
Bak gayung bersambut, permintaan BPBD diamini Komisi A DPRD DKI Jakarta. Para politisi Kebon Sirih itu meminta BPBD DKI Jakarta untuk mengantisipasi bencana alam dengan peralatan yang didukung teknologi canggih.
Inisiator Aktivis Muda Jakarta (AMJ), Dwi Yudha Saputra menilai warning BPBD patut menjadi kewaspadaan warga. "Tapi kenapa ujungnya minta beli alat, inikan proyek namanya," sindir Yudha saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).
BERITA TERKAIT :Hoki Politisi Yang Dapat Jakarta Youth Award, Suara Meledak & Melenggang Ke DPRD DKI
Jika Gubernur Dipilih Presiden, Jakarta Bakal Chaos
Teknologi canggih kata Yudha pastinya sudah dimiliki oleh pemerintah pusat. "Koordinasi antara DKI dan pemerintah pusat kan dekat. Ibaratnya satu kampung dan sama-sama di DKI, kenapa ujungnya beli ini itu ya," ungkapnya.
Yudha menilai ada kesan Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji sedang menggiring opini agar permintaan beli ini itu bisa direstui dewan. "Gilanya lagi itu Komisi A katanya setuju. Aneh banget oi. Itu pejabat kelakuannya gak berubah-berubah," keluhnya.
Diketahui, sepanjang tahun 2022, Jakarta mengalami efek guncangan gempa bumi sekitar 20-27 kali yang titik koordinatnya berada di luar Jakarta.
Diantaranya dampak gempa Cianjur yang berkekuatan 5,6 magnitudo pada November 2022 yang lalu. Mengutip data BNPB, pada saat gempa Cianjur, pada 7 detik gempa menyebabkan kerugian senilai Rp 7 triliun.
Saat ini ada ribuan gedung bertingkat di Jakarta. Nah yang rawan adalah gedung di bawah empat lantai atau ruko. Secara keamanan gedung, ruko diyakini tidak memiliki pelindung bangunan tahan gempa.
Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, saat ini Jakarta tengah mewaspadai aktifnya sesar baribis. Sesar ini bisa memicu terjadinya gempa di selatan Jakarta.
BPBD tengah mengupayakan untuk memiliki peralatan berteknologi canggih sebagai upaya antisipasi dampak dari bencana alam berupa pergeseran tanah tersebut. Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa memang ada beragam potensi bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Ibu Kota.
Mulai dari bencana banjir, longsor, hingga gempa bumi yang sangat perlu untuk diwaspadai dan diantisipasi. "Termasuk Jakarta, kita tidak bisa terlepas dari potensi gempa. Kita (sedang) antisipasi sesar baribis di Jakarta Selatan," kata Isnawa, Minggu (19/2/2023).
Mantan Wakil Wali Kota Jaksel ini mengatakan, sepanjang tahun 2022, Jakarta mengalami efek guncangan gempa bumi sekitar 20-27 kali yang titik koordinatnya berada di luar Jakarta.
"Untung saat gempa Cianjur tidak ikut mengaktifkan sesar itu. Kalau ikut bergerak saya enggak kebayang kalau seandainya Depok, Pasar Minggu, Lenteng Agung terkena dampak itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Isnawa menegaskan, Jakarta merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Tercatat ada sekitar 2.000 bangunan bertingkat di Ibu Kota. Namun yang dikhawatirkan adalah bangunan di bawah empat lantai karena tidak kuat dengan konstruksi yang tidak memadai.
Dia mengakui perlunya kesiapan peralatan yang canggih untuk mitigasi bencana gempa ataupun bencana alam lainnya untuk mengantisipasi dampaknya, terutama korban jiwa. Dia pun menyebut akan berupaya dalam hal penyediaan peralatan-peralatan mitigasi yang mumpuni. Terlebih hal itu belajar dari gempa Turki yang baru-baru ini menghebohkan dunia karena memakan korban hingga ribuan nyawa.
“Misalnya alat deteksi panas tubuh manusia, belajar dari gempa Turki, jadi tidak harus meraba-raba, tinggal pakai detektor. Atau menggunakan searching camera, bisa dimasukkan ke dalam (reruntuhan) untuk bisa melihat organ tubuh, mungkin alatnya kayak selang. Atau mungkin juga breaker buat menjebol beton, enggak mungkin pakai linggis. Saya rasa kita harus punya karena Indonesia ring of fire, jangan setelah kejadian baru beli," tuturnya.
Upaya antisipasi terhadap bencana di Jakarta juga mendapat atensi dari legislatif. Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta BPBD DKI Jakarta untuk mengantisipasi bencana alam dengan peralatan yang didukung teknologi canggih.
"Upaya antisipasi adanya gempa akibat adanya lempeng bumi itu sudah jadi aspirasi masyarakat waktu pembahasan anggaran tahun 2023. Kami minta diantisipasi dengan memperkuat early warning system,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono
Menurutnya, BPBD bersama dengan dinas-dinas terkait perlu melakukan pengkajian mengenai dampak buruk pasca terjadinya bencana. Dari pengkajian tersebut, nantinya ada arah mengenai peralatan yang dibutuhkan dalam upaya mitigasi sekaligus penanganan.
“Kalau enggak ada persiapan kan itu sangat disayangkan, bukan hanya BPBD, tetapi juga institusi lain termasuk Dinas Sosial untuk urusan logistiknya,” tuturnya.
