RN - Kenaikan PBB di Kota Solo mengundang protes. Warga kesal lantaran kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tersebut mencapai 300 persen lebih.
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo ikut bersuara dan menyindir putra Jokowi tersebut. FX Rudy adalah mantan Wali Kota Solo dan pernah menjadi wakil wali kota mendampingi Jokowi.
FX Rudy disebut Megawati Soekarnoputri sebagai gerombolan. Ucapan Megawati itu saat pidato di HUT PDIP ke-50. Bahkan Mega menyebut FX Rudy sebagai preman yang suka berantem.
BERITA TERKAIT :Ogah Komentari Keputusan MK, JARI’98: Mampukah Prabowo-Gibran Bertahan Minimal 5 Bulan Pasca Dilantik?
Absen Di PAN & Demokrat, Gibran Utang Budi Ke Golkar?
Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena komunikasinya dengan partai dan legislatif dinilai kurang. Gibran pun berterima kasih atas masukan dari FX Rudy.
"(Komunikasi dinilai kurang) Ya mohon maaf, ya nanti saya lancarkan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (10/2/2023).
Menurutnya, komunikasi yang ia jalani dengan legislatif dan juga partai berjalan biasa. Gibran mengatakan adanya perbedaan pendapat itu juga lumrah.
"Perbedaan pendapat itu biasa to, partai seperti ini, legislatif seperti ini hal biasa. Wingi wis enek titik terang e, wis (kemarin sudah ada titik terangnya, sudah)," ujarnya.
Dia menyebut komunikasi dengan legislatif pun intens dilakukan. Terlebih, komunikasi antara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas dengan legislatif.
Sebelumnya, FX Rudy mengkritik Gibran. Rudy menyebut suksesornya itu memiliki kekurangan dalam hal komunikasi, baik dengan PDIP maupun DPRD Solo.
"(Gibran) Kurangnya komunikasi, tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif tidak ada komunikasi," kata FX Rudy kepada wartawan, Jumat (10/2).
Rudy menyebut kekurangan itu bisa ditutup. Namun semuanya tergantung pada kemauan Gibran sendiri. "Saya bilang kurang, yang namanya kurang masih bisa dilebihkan kalau mau," tuturnya.
Akhirnya Melunak
Gibran akhirnya melunak. Dia membatalkan keputusan kenaikan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat.
Pemerintah Kota Solo tengah menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, target PAD Kota Solo 2023 dipatok tinggi, yakni Rp 820 miliar. Nilai itu meningkat Rp 80 miliar dari PAD tahun sebelumnya Rp 740 miliar. Salah satu cara meningkatkan pendapatan tersebut dengan menaikkan tarif PBB 2023 hingga 300 persen.
Keputusan Gibran menaikkan tarif PBB Solo 2023 yang terbilang drastis dari tahun sebelumnya, menuai banyak keluhan warga. Keluhan itu disampaikan secara tertulis melalui website Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) milik Pemerintah Kota Solo. Salah satunya dari Bernadette Sri Utami yang mempertanyakan kenaikan tarif PBB 2023.
Pada Senin, 6 Februari 2023, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Solo YF Sukasno bersama jajarannya mendatangi ruang kerja Gibran di Balai Kota. Kedatangan mereka guna menyampaikan aspirasi yang masuk terkait kenaikan tarif PBB itu.
Usai disambangi jajaran legislator dari FPDIP, Gibran pun menggelar rapat dengan jajaran Pemerintah Kota Solo untuk membahas tarif PBB.
Selanjutnya Gibran resmi menunda kenaikan tarif PBB Solo 2023. Tarif PBB yang akan diberlakukan tahun ini kembali pada tarif PBB 2022. “Jadi sudah diputuskan ya, tidak ada kenaikan (tarif PBB) ya. (Tarif) Kembali ke 2022,” tambah Gibran.
