Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Kepuasan Kinerja Jokowi Bisa Goyang Akibat Kasus Sambo

RN/NS | Senin, 23 Januari 2023
Kepuasan Kinerja Jokowi Bisa Goyang Akibat Kasus Sambo
-

RN - Kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang penegakan hukum dipengaruhi peristiwa-peristiwa hukum. Yang menarik adalah kasus Ferdy Sambo.

Jika kasus Sambo tidak tuntas maka kepuasan kinerja pemerintah dan Jokowi bisa anjlok. Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 76,2 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebanyak 76,2 persen yang menyatakan puas itu, terdiri atas 18,7 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 57,5 persen menyatakan cukup puas.

BERITA TERKAIT :
Pasangan Husain-Asrul Unggul Di Pilgub Maluku Utara
Wakapolri Ahmad Dofiri, Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tumpas Gangster DIY

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mencontohkan penuntasan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan Ferdy Sambo yang menjadi sorotan masyarakat.

"Yang pasti berbagai peristiwa termasuk di kepolisian itu berpengaruh terhadap persepsi positif atau negatif masyarakat dalam kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum," ujar Djayadi dalam paparannya di rilis survei LSI bertajuk 'Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini', Minggu (22/1/2023).

Djayadi mengatakan, sejak tiga bulan terakhir ini kinerja pemerintah di bidang hukum itu termasuk penanganan kasus Ferdy sambo itu dinilai positif oleh masyarakat. Namun demikian, jika nantinya penuntasan kasus yang sudah memasuki masa tahap penuntutan oleh jaksa dirasa tidak memenuhi keadilan, tentu akan berpengaruh kepada publik.

"Kita belum tahu, tetapi apakah itu bisa menurunkan, tentu saja bisa, kalau nanti masyarakat mempersepsi peristiwa ini secara negatif," katanya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati tingkat kepuasan publik terhadap kondisi hukum lebih banyak yang menilai negatif 32,6 persen. Sedangkan yang menilai positif yaitu 27,6 persen.

Namun demikian, dia menyebut persentase ini justru berkurang dibandingkan penilaian tiga sebulan sebulannya.

Survei LSI tentang Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini dilakukan melalui telepon dengan metode random digit dialing (RDD) atau secara acak kepada 1.221 responden. Survei yang dilakukan pada 7-11 Januari 2023 ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.