Keliru! Gaji TKK Telat Gegara Kadisdik, TAKP Pemkot Bekasi Aja yang Mandul
RN - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemerintah Kota Bekasi tengah jadi sorotan karena gaji TKK tidak cair setahun lamanya, sejak Desember 2022 sampai Januari 2023.
Bahkan, Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi sampai ikut memberikan pernyataan sikap yang kian menyudutkan Kadisdik Kota Bekasi.
Padahal, Kadisdik Kota Bekasi baru resmi menjabat terhitung per 27 Oktober 2022.
BERITA TERKAIT :Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Menurut pengamat kebijakan publik, Hani Siswadi, adanya sejumlah masalah terutama yang sedang ramai saat ini terkait penggajian TKK tidak bisa disalahkan secara utuh kepada kadisdik Kota Bekasi baru.
"Bahkan terjadinya keterlambatan terkait gaji TKK tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan saja, hal ini juga terjadi di lingkup kerja dinas atau OPD lainnya. Jadi pernyataan Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi yang menyatakan bahwa Kadisdik tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak lincah harus diganti tentu saja merupakan sebuah kekeliruan," tegas Hani kepada Radarnonstop, Rabu (18/1/2023).
Tidak dapat dipungkiri, sambung Hani, di dalam tata kelola anggaran Pemerintah Kota Bekasi ada sejumlah sistem administrasi yang harus diselesaikan oleh dinas/OPD terkait dengan penganggaran perihal gaji pegawai TKK Pemkot Bekasi.
"Sistem inilah yang seharusnya diperbaiki oleh pimpinan kota Bekasi yaitu Plt. Wali Kota melalui Ketua TAPD yang selama ini dirasakan mandul dan semoga dengan adanya penggantian ketua TAPD ke depannya, penganggaran di Kota Bekasi terkait gaji TKK di Kota Bekasi dapat dan mampu diselesaikan permasalahan tersebut," ujarnya.
Hani menambahkan, seharusnya di zaman era digital ini semua SDM harus sudah mampu mempercepat sistem administrasi tata kelola keuangan sehingga masalah seperti keterlambatan gaji tidak terjadi lagi. "Karena bukan rahasia umum bahwa TKK acapkali menjadi korban dari lambatnya Sistem Administrasi Penganggaran di Kota Bekasi itu sendiri," terang Hani.
Ke depan, dia berharap dengan adanya perubahan posisi Ketua TAPD di Kota Bekasi, sistem pengelolaan anggaran di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan mampu mengkonsolidasikan semua kebutuhan anggaran di masing-masing OPD.
"Saya yakin ketua TAPD akan bisa membuat pola dengan cara mengintegrasikan dalam sebuah sistem, sehingga tidak akan sampai terulang kembali adanya keterlambatan yang selalu terjadi di akhir Tahun Anggaran," tandasnya. []
