Pengembang Dinilai Tidak Siap, Pedagang Pasar Kranji Baru Resah Surat Edaran Pinjaman KUR
RN - Para pedagang Pasar Kranji Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi kembali alami keresahan. Situasi itu menyusul adanya surat pemberitahuan Nomor: 26.11/Pemberitahuan-ABB.DR/2022 perihal jadwal pembayaran toko/kios/los tahap II dan III.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kranji Baru, Erlita. Menurut wanita berhijab itu, beredarnya surat pemberitahuan sosialisasi pembayaran membuat jantungan para pedagang, artinya bukan saja keresahan yang dialami.
BERITA TERKAIT :Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Sedang terkait fasilitas pinjaman dengan bunga rendah (KUR) yang disebutkan dalam Surat itu kata Erlita, hal itu bukan menjadi solusi. Justeru kata pedagang pakaian tersebut bakal menambah beban.
"Itu nambahin beban para pedagang dengan berhutang. Pedagang sebenarnya bukan tidak punya uang, melainkan menginginkan adanya pembangunan. Kalau sudah ada pasti akan dibayar sesuai kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak PT. ABB," ungkas Erlita, Jum'at (9/12/2022).
Erlita juga mengatakan, para pedagang menolak rencana pihak pengembang yang coba menganjurkan pinjaman yang disebabkan sudah kurang percaya lagi dengan pihak PT. ABB, terlebih jika dikatakan pengembang sudah bayar kewajiban kepada Pemkot.
"Itu tidak benar karena kita sudah pantau. Kalaupun benar gedung utama pasar ini sudah pasti dibangun dong," cetusnya.
Erlita dan para pedagang lain menduga, pihak PT hanya mau ambil duit pedagang saja. Itu di PKS memang ada, tapi kan harus ada pembangunan juga.
Terlebih, sambung Erlita, dalam keterangannya melalui pemberitaan media, Presdir PT. ABB mengaku uang sebesar Rp22 miliar yang sudah dipungut dari para pedagang untuk pembayaran cicilan toko, kios dan los digunakan pihaknya untuk biaya operasional.
"Kan enak bener uang sebesar itu untuk operasional, sedang kondisi fisik pembangunan gedung pasar sama-sama kita ketahui," imbuhnya.
Erlita lebih jauh menuturkan, saat ini para pedagang masih menunggu tindakan dari pemerintah Kota Bekasi terkait polemik yang terjadi di pasar Kranji Baru. Apakah Pemkot mau mengayomi para pedagang.
"Kita (pedagang) kasih sampai waktu hingga akhir tahun. Kalau tidak ada ketegasan dari Pemkot, pada pertengan tahun tepatnya sehabis Lebaran pedagang mau tinggalkan tempat penampungan sementara (TPS). Jadi terserah TPS mau dijadikan apa. Hutan belantara sekali pun terserah," ucapnya kesal.
Senada diutarakan Sri Mulyono, pedagang lainnya. Menurut mantan Ketua rukun warga pasar (RWP) pasar Kranji Baru itu, keresahan memang dialami para pedagang terkait adanya surat sosialisasi pembayaran yang diselipkan anjuran kredit bank dengan bunga rendah (KUR) tersebut.
Dirinya sendiri mengimbau kepada para pedagang agar mengajukan jika memang mau. Namun bagi yang tidak jangan dipaksa.
Ditambahkan Sri Mulyono, program pinjaman yang dianjurkan pihak pengembang revitalisasi tidak menyelesaikan masalah.
"Intinya bukan pedagang tidak punya duit, tapi pedagang khawatir dengan kondisi pembangunan seperti saat ini. Pedagang mau kredit, tapi yang dikreditkan apa," tandas pria yang akrab disapa Pak De tersebut.
Kondisi pembangunan serta adanya anjuran pinjaman dari pihak PT lebih lanjut Sri Mulyono mengatakan, menandakan ketidaksiapan dari pengembang. Hal itu membuat derita para pedagang, terlebih tidak sedikit pedagang yang sudah berdagang di pasar yang berlokasi di Jalan Pemuda, Jakasampurna, Bekasi Barat tersebut selama 40 tahun lebih.
Untuk itu tambah Pak De, seharusnya PT. ABB mencari investor. Jangan mengejar pedagang karena itu tidak menyelesaikan masalah. Selain itu, jika mengandalkan uang pedagang nilai investasi seperti yang disebutkan dalam PKS menjadi pertanyaan.
Lambatnya proses pembangunan akibat ketidaksiapan pengembang itu kata Sri Mulyono, banyak dari pedagang yang menempati TPS Bintara, khusunya di blok 4 dan 5 "berguguran" karena sepinya pengunjung.
"Intinya bukan pedagang tidak punya duit, tapi pedagang khawatir dengan kondisi pembangunan seperti ini," tandas Pak De.
Informasi diperoleh, hingga kini pihak PT. ABB belum menyelesaikan kewajiban uang kompensasi kepada pemerintah kota Bekasi sesuai PKS yang terhitung mencapai Rp8,1 miliar. Adapun pembayaran baru dilakukan sebesar Rp84 juta pada tahun 2020 lalu.
Untuk diketahui, dalam suratnya, yang menjadi dasar yakni perjanjian kerjasama (PKS). Untuk waktu pembayaran juga dijelaskan dalam surat yang dibagikan kepada para pedagang itu, tahap kedua sebesar 10 persen ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2022 sampai 30 Desember 2022. Sedang untuk tahap III, pada tanggal 2 Januari 2023 sampai Februari 2023. Tahap I sendiri sudah dilaksanakan.
Tidak itu saja, dalam surat juga tertulis fasilitas pinjaman kredit bank dengan bunga rendah (KUR).
Pada surat sosialisasi tertanggal, 26 Nopember 2022 yang ditanda tangani Presdir PT. Annisa Bintang Blitar (ABB) Iwan Hartono itu, juga disebutkan tembusan surat disampaikan kepada Plt Wali Kota Bekasi, Kejari Kota Bekasi selaku pengacara negara, Inspektorat Kota Bekasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi dan Bagian Hukum Kota Bekasi.
