RN - PKS nampaknya akan memposisikan diri sebagai oposisi di Jakarta. Partai berlebel dakwah itu kini rajin menyerang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono alias HBH.
Kali ini Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Dia mengatakan, Pj fokus mengurus pemerintahan yang hanya satu tahun.
"Saya lagi mendorong plt-plt ini, karena waktunya cuma setahun, enak sebetulnya tahun ini APBD DKI, katakan, walaupun saya agak tidak nyaman ketika Pak Heru itu datang ke acara apa tuh kemarin tuh yang di GBK," kata Mardani, Selasa (29/11/2022).
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
Ia menilai, semestinya tidak boleh seorang Plt kepala daerah ikut-ikut acara relawan. Mardani menekankan, kejadian itu jadi catatan nanti kalau ada kepala-kepala daerah yang mulai politik praktis.
"Mestinya tidak boleh yang kayak gitu ikut-ikutan itu tidak boleh, iya itu sesuatu yang menciderai, itu catatan besar nanti," ujar Mardani.
PKS menilai tindakan seperti itu perlu dikritisi, termasuk oleh masyarakat yang dapat menegur melalui media sosial. Tujuannya, tidak lain mengembalikan kembali mereka ke jalan yang lurus seperti mendorong transparansi anggaran.
Terlebih, ia mengingatkan, plt kepada daerah ini tidak terikat kontrak kerja tapi kepada program. Bahkan, jika diperlukan ada terobosan yang dihadirkan agar di daerah-daerah transparansi benar-benar terlaksana dan alokasi tepat sasaran.
Seharusnya, lanjut Mardani, saat ini alokasi anggaran tiap-tiap kelurahan atau kecamatan dipaparkan. Sehingga, masyarakat tidak cuma bisa mendapatkan laporan secara gamblang tentang alokasi anggaran, sekaligus bisa melakukan pengawasan.
"Plt ketika bekerja berbasis profesionalitas, integritas, bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Mardani.
Selain kehadiran Heru, acara yang dihadiri Heru sendiri turut menuai kontroversi dari berbagai sisi. Pertama, penggunaan Gelora Bung Karno (GBK) yang tadinya oleh pemerintah dilarang dipakai karena harus steril persiapan Piala Dunia U20.
Kemudian, pidato Presiden Joko Widodo yang dirasa memberikan kode-kode seperti rambut putih atau berkerut yang dinilai sebagai kriteria calon presiden 2024. Lalu, percakapan menggunakan kata 'tempur' Kepala BP2MI dan Presiden Jokowi.
