Jalur Khusus Sepeda Dianggap Biang Macet DKI, Senator Sindir yang Protes Gaulnya Kurang Jauh
RN - Anggota DPD RI DKI Jakarta, Fahira Idris mengaku heran ada pihak yang protes bahkan menolak pembangunan jalur khusus sepeda di ruas jalan Kota Jakarta karena dianggap sebagai program tidak berguna dan menjadi biang kemacetan.
Padahal, sejak satu dekade lalu kota-kota maju dan global dunia sudah mengimplementasikan pembangunan transportasi publik yang terintegrasi dan efisien serta pengembangan berbagai kebijakan dan infrastruktur untuk mendorong publik menggunakan alat transportasi bukan bermotor (Non-Motorized Transportation/NMT), yaitu bersepeda dan berjalan kaki sebagai komitmen pembangunan kota berkelanjutan.
Ciri khas kota-kota maju di dunia saat ini adalah sebagian besar warganya menjadikan NMT, terutama naik sepeda dan transportasi umum sebagai pilihan utama dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk Jakarta, jalur sepeda sudah jadi kebutuhan, bahkan dapat dikatakan ketika terlambat memulainya dibandingkan kota-kota maju di dunia lainnya.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
"Itulah kenapa, Pak Anies selama jadi gubernur, selain membangun transportasi publik yang terintegrasi juga membangun fasilitas NMT salah satunya jalur sepeda. Untuk itu, kita harus kawal bersama-sama keberlanjutan kebijakan pembangunan jalur khusus sepeda di Jakarta, siapapun gubernurnya,” ujar Fahira dalam keterangannya, dikutip hari ini.
Fahira mengatakan, paradigma kemajuan sebuah kota yang disimbolkan dengan banyaknya warga menggunakan kendaraan pribadi terutama mobil sudah menjadi paradigma usang. Sejak satu dekade lalu, kemajuan dan keadaban sebuah kota di dunia bukan dilihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang melintas di jalanan kota tersebut, tetapi dari semaju dan semodern apa moda transportasi publik (berbasis rel dan jalan) dan berbagai fasilitas serta infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda.
Salah satu contohnya, lanjut Fahira, adalah Kota Amsterdam di Belanda. Tahun 1980, Pemerintah Kota Amsterdam sudah menetapkan bahwa sepeda adalah transportasi masa depan mereka. Visi ini sebagai respons dari tingginya pencemaran udara akibat pembangunan infrastruktur jalan yang hanya diprioritaskan untuk kendaraan bermotor dan tingginya angka kecelakaan di Amsterdam saat itu. S
emua sumber daya terutama anggaran dikerahkan sehingga pembangunan besar-besaran berbagai infrastruktur bagi pesepeda mendapat atensi dan dukungan publik. Warga Amsterdam pun meninggalkan mobil dan beralih transportasi publik dan sepeda. Untuk itu, sudah saatnya sepeda dijadikan bagian integral dari sistem transportasi kota-kota di Indonesia tidak hanya Jakarta.
“Makanya aneh kalau ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan keberlanjutan pembangunan jalur khusus sepeda di Jakarta," imbuh dia.
Fahira menyarankan mereka yang terganggu, sebaiknya perbanyak literasi dan referensi tentang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
"Jika jalur sepeda misalnya diserobot kendaraan lain, solusi adalah kuatkan pengawasan, bukan malah menyalahkan jalur sepedanya apalagi meminta program ini dihentikan,” pungkas senator Jakarta ini.
