Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Duit Mobil Listrik Buat Bangun Pasar, Emang Berani Menteri Kasih Sanksi Ke Gibran

RN/NS | Rabu, 02 November 2022
Duit Mobil Listrik Buat Bangun Pasar, Emang Berani Menteri Kasih Sanksi Ke Gibran
-

RN - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ogah mengikuti arus. Anjuran untuk memakai mobil listrik ditolak.

Putra sulung Jokowi itu menghapus anggaran mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Pengadaan mobil listrik sendiri dianggarkan untuk tahun depan.

"Seng tak hapus malah (anggaran) Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita hapus untuk mobil listrik. Timbange tuku mobil mending bangun pasar (daripada beli mobil mending buat membangun pasar)," kata Gibran, Selasa (1/11/2022).

BERITA TERKAIT :
Jokowi & Gibran Mau Pimpin Golkar, Harus Ada Operasi Keseluruh DPD? 
Nih Jadwal dan Aturan Pelantikan Presiden Periode 2024 - 2029

Gibran menjelaskan beberapa kali berkumpul dengan wali kota di daerah lain sudah mulai membahas beralih ke mobil listrik. Namun, Gibran masih kukuh untuk menggunakan mobil dinasnya yang saat ini yakni Innova.

Terlebih menurutnya, kendaraan listrik juga tidak murah. Gibran menyebut untuk kendaraan listrik yang paling murah diharga Rp 800 juta.

"Nek menurutku luwih pernak dinggo bangun pasar, bangun kelurahan, bangun taman cerdas. Mobil listrik ya mahal, yang paling murah Rp 800 juta mending buat bangun pasar," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah terus menggalakan kendaraan listrik. Bahkan, Kemenhub telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno memastikan bahwa pemerintah sangat serius mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Menurut dia, Indonesia harus terus mendorong penggunaan kendaraan listrik baik kendaraan roda dua, empat, termasuk bus maupun angkutan barang.

Dia menjelaskan bahwa hal itu perlu dilakukan karena subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM sudah terlalu besar dan suatu saat energi fosil itu bisa habis. Di samping itu, beberapa negara tetangga juga sudah membuka 'karpet merah' untuk kendaraan listrik.