RN - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin mendesak Pemprov DKI Jakarta anggarkan pelunasan TKD 25 persen yang dipotong saat pandemi Corona.
“Pemprov DKI Jakarta masih berutang 25 persen TKD para ASN selama delapan bulan. Harus segera dilunasi, jika tidak, itu bisa masuk ranah pidana. Jadi, Pj Gubernur harus memberi instruksi untuk memasukkan anggaran pelunasan di APBD 2023,” ujar Jamaludin politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bang Jago ini, hari ini.
Bang Jago mengaku menerima banyak aduan dan keluhan dari sejumlah ASN yang bertugas di Puskesmas, kelurahan, kecamatan maupun Balai Kota DKI Jakarta terkait belum dilunasinya pembayaran TKD mereka.
BERITA TERKAIT :Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Jakarta Masih Banjir, Pj Teguh Mulai Galau Dan Pusing?
Bang Jago menuturkan, saat pandemi Corona menggila, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemotongan TKD sebesar 50 persen. Duit tersebut digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Hasil pemotongan TKD 60.320 ASN Pemprov DKI tersebut kemudian dibelanjakan untuk bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 1,6 juta keluarga terdampak Covid-19.
"Pemotongan TKS ASN sebesar 50 persen terhitung dari bulan Mei sampai Desember 2020, baru dibayar 25 persen, sementara sisanya 25 persen belum dibayar sampai saat ini," beber Bang Jago.
Bang Jago menegaskan, seharusnya sebelum Anies Baswedan purna tugas, pembayaran kekurangan TKD para ASN sudah terselesaikan.
"Para ASN mengeluh, apalagi kondisi situasi ekonomi yang lagi terpuruk pasca Covid-19," cetus Bang Jago
Bang Jago yang juga anak Betawi Rawa Bambon ini berharap persoalan TKD tersebut mendapat perhatian Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
Ia menyarankan kekurangan pembayaran TKD dimasukan dalam APBD 2023 yang sebentar lagi akan masuk pembahasan di DPRD.
"Ini penting agar ASN Pemprov DKI bisa meningkatkan kinerja mereka dalam tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat," tukas Bang Jago yang doyan nasi uduk semur jengkol ini.
Bang Jago juga mengatakan, sejumlah ASN yang pensiun pada tahun 2020, 2021, dan 2022, kekurangan pembayaran TKD sebesar 25 persen juga belum dilunasi.
“Saya berharap ini menjadi perhatian serius dari Pj Gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut - larut,” pungkasnya.
