RN - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Teka-teki siapa pengganti Andika masih menjadi misteri.
Kalau berdasarkan giliran seharusnya yang menduduki posisi Pangllima TNI adalah Angkatan Laut (AL). Tapi beredar kabar, nama Jenderal Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan proses pergantian Panglima TNI sudah ada mekanismenya.
BERITA TERKAIT :65 Ton Amunisi Meledak, Pengalima TNI Janji Ganti 31 Rumah Warga Yang Rusak Akibat Ledakan
67.955 Prajurit TNI Kawal Pemudik, Bandit Dan Begal Jangan Coba-Coba Bikin Gaduh
"Iya sudah ada mekanismenya. Ditunggu saja," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).
Mahfud mengaku tidak tahu siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajukan nama calon Panglima TNI ke DPR.
"Oh ndak tahu. Itu Presiden itu yang akan ajukan ke DPR. Ditunggu aja," ujar Mahfud.
Wacana mengenai Jenderal Andika yang segera memasuki usia pensiun juga sudah menjadi bahasan legislator di Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berbicara terkait bisa atau tidaknya masa jabatan Andika sebagai Panglima TNI diperpanjang.
"Kalau perpanjangan mungkin saja, tergantung Presiden. Sejarahnya kita pernah ada perpanjangan di beberapa Panglima kalau nggak salah sudah dua kali. Jadi asal Presiden menghendaki ya boleh boleh saja mungkin diperpanjang," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Kharis mengatakan dia setuju jika ada perpanjangan jabatan atau pergantian Panglima TNI. Menurutnya, hal itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Diperpanjang kita setuju, ada pergantian kita setuju karena bukan dalam posisi kita yang menentukan perpanjangan atau tidak," jelasnya.
"Jadi kalau ada perpanjangan dari presiden kita setuju kalau tidak ada perpanjangan berarti ada pergantian kita berarti lakukan FPT (fit and proper test)," tambahnya.
Kharis enggan menjelaskan lebih lanjut terkait faktor penentu masa jabatan Panglima TNI diperpanjang atau tidak. Dia menyerahkan keputusan kepada Jokowi.
"Itu tanyakan presiden karena itu prerogatifnya presiden," jelasnya.
Andika Vs Dudung
Tidak mesranya gubungan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung diungkap Komisi I DPR. Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang membongkar keretakan dua jenderal tersebut.
Lalu, Jenderal Dudung menyinggung DPR yang kadang bertanya tidak jelas saat rapat.
Pernyataan ini disampaikan merespons mencuatnya isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung. Dudung menuding DPR kadang bertanya tidak jelas.
"Makanya, saya kadang-kadang, kalau kita rapat RDP itu, biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas, masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang nggak jelas aja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).
Tak terima atas pernyataan Dudung, Effendi Simbolon lalu membalas Dudung. Dia mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan tidak pernah berani berbicara demikian.
"Era ke sini harus semakin matang dong TNI. Harus patuh dan mengerti lembaga DPR itu apa. Nggak boleh begitu. Presiden saja nggak berani ngomong gitu," ujar Effendi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Dia lantas meminta Jokowi turun tangan soal isu disharmoni hubungan antara Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai isu tersebut menjadi liar di publik.
"Harus (Presiden turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa ini dalam tanda petik ya, karena ini berlangsung sudah cukup lama," kata Effendi.
