Rakyat Menderita BBM Naik, DPRD DKI Malah Bikin Baju Dinas Rp 1,7 M

RN - Cap politisi tak peduli rakyat makin nyata. Kali ini dilakukan oleh anggaran DPRD DKI Jakarta.

Para politisi Kebon Sirih itu membuat baju dinas alias bajnis dengan harga Rp 1,7 miliar. Lucunya, semua fraksi tidak ada yang protes.

Kini lelang pengadaan pakaian baru untuk para anggota DPRD DKI Jakarta telah tuntas. Proyek ini dimenangi oleh peserta lelang bernama CHIU.

Dari situs LPSE DKI Jakarta, Jumat (2/9/2022), lelang ini diberi nama 'Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD' dengan kode tender 53092127. Tender ini terdiri atas empat paket dengan sumber dana berasal dari APBD Jakarta 2022.

Tahap lelang saat ini ialah masa sanggah. Lelang ini berada pada satuan kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta. "Nama pemenang CHIU. Alamat Muara Karang," tulis situs tersebut.

CHIU mengajukan harga penawaran Rp 1.723.719.000 (Rp 1,7 miliar). Harga negosiasi ialah Rp 1.722.542.400 (Rp 1,7 miliar).

Sebelumnya, anggaran Rp 1,7 miliar untuk baju baru anggota DPRD DKI ini menuai sorotan. Sekretariat DPRD DKI Jakarta menyebut anggaran pengadaan baju dinas sebesar Rp 1,7 miliar telah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengadaan baju dinas baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Di Pasal 12-nya mengatakan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Firmansyah kepada wartawan, Rabu (30/3).

"Saya tegaskan bahwa Rp 1,7 miliar ini untuk 106 pimpinan dan anggota serta masing-masingnya mendapat lima setel," sambungnya.

Firmansyah merinci harga tiap baju dinas tersebut di antaranya Rp 4,9 juta untuk dua pakaian sipil harian, Rp 2,7 juta untuk satu pakaian dinas harian lengan panjang. Kemudian, Rp 3,6 juta untuk satu pakaian sipil resmi dan Rp 3,6 juta untuk pakaian khas daerah.

"Itu sudah termasuk ongkos jahit. Sedangkan bahan baju dinasnya menggunakan wol," ucapnya.

"Itu sudah termasuk ongkos jahit. Sedangkan bahan baju dinasnya menggunakan wol," ucapnya.

Dia juga memastikan tidak ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya. Seluruh anggaran sudah terencana dan terinput di e-budgeting.

"Bicara masalah angka anggaran itu sudah ada di budgeting. Kita tuangkan karena udah masuk perencanaan," imbuhnya.

Pengamat politik, Tamil Selvian menilai, prilaku anggota DPRD jauh dari bukti. "Selama ini mereka teriak bersih dan peduli rakyat, giliran dapat baju dinas kok diem bae ya," sindirnya.

Kang Tamil sapaan akrabnya mengaku, baju dinas dengan harga jutaan itu sangat melukai hati rakyat. "Rakyat bayar pajak tapi DPRD yang menikmati," ungkapnya.

Tamil menyarankan dana Rp 1,7 miliar untuk baju dinas DPRD sebaiknya digunakan untuk hal bermanfaat buat rakyat kecil. "Suruh itu dewan blusukan, lihat warga yang susah. Jangan cuma bisa teriak di media saja," ungkapnya.

Apalagi kata Tamil, dampak dari kenaikan BBM saat ini bisa merusak kesejahteraan rakyat. "Itu DPRD gak peka dan tak peduli nasib rakyat. Sebaiknya jangan pilih lagi itu para politisi," ungkapnya.

Tamil menyarakan partai oposisi perintah seperti PKS dan Demokrat berani menolak bajnis DPRD. "Kalau Demokrat dan PKS terima kan sama saja aneh. DPRD seperti menikmati penderitaan rakyat," tambahnya.

Rakyat Menjerit

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa berdampak luas ke berbagai lapisan masyarakat. Selain harga sembako bakal naik, para pejuang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga bakal menjerit.

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kenaikan harga BBM dapat memicu Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan.

Kebijakan menaikkan suku bunga acuan ini akan diambil BI sebagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Kenaikan harga BBM akan memicu lonjalan inflasi. Mengantisipasi lonjakan inflasi tersebut bank sentral BI, akan menaikkan suku bunga acuan," ujarnya, Minggu (4/9/2022).

Seperti diketahui, BI pada Selasa (23/8/2022) telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin setara 0,25 persen menjadi 3,75 persen.

Keputusan ini diambil BI sebagai langkah untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM dan inflasi pangan. Dengan demikian ketika harga BBM subsidi naik, BI akan berpotensi menaikkan suku bunga acuannya kembali.

Perlu diketahui konsumsi Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bensin. Sehingga kenaikan harga Pertalite tentu akan mendorong kenaikan inflasi, yang mungkin saja meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) di awal bulan ini mengumumkan data inflasi Indonesia periode Juli 2022 yang tumbuh 0,64% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), laju inflasi terakselerasi. Inflasi Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35% sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Dalam keranjang inflasi, bensin memiliki bobot 4% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, misalnya, harga BBM naik 10%, inflasi bisa terdorong hingga 0,4 poin persentase terhadap inflasi.

Secara historis, seperti pada 2014 contohnya, saat harga BBM jenis Premium yang saat itu paling banyak dikonsumsi, dinaikkan pada bulan November hingga 30%. Inflasi kemudian melesat hingga 8,36% (yoy).

Hal yang sama juga terjadi setahun sebelumnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Juni 2013 yang memicu kenaikan inflasi hingga 8,38% (yoy).

Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia.

BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis.

Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal, per Maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi.

Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. Turun 0,6 poin atau 1,38 juta orang. Dibandingkan dengan September 2021, penurunan tingkat kemiskinan mencapai 0,17 poin atau 0,34 juta orang.

Namun, garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975% dibandingkan September 2021 menjadi Rp 505.469 pada Maret 2022.

Bukan hal yang tak mungkin, jika tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang meningkat akan menimbulkan kekacauan hingga demo.

Jika berkaca pada 2013 silam, ratusan mahasiswa dan buruh menggelar demo menolak kenaikan BBM di depan Istana Negara, Pertamina, hingga Kementerian Energi dan Daya Mineral (ESDM).

Hal tersebut seharusnya dapat menjadi pembelajaran. Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, sebaiknya mencermati beberapa poin seperti tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

Konsumsi masyarakat Indonesia berkontribusi sebanyak 50% terhadap PDB, sehingga jika inflasi meninggi tentunya akan membatasi konsumsi masyarakat dan ikut mengerek turun PDB.

- Harga BBM:

Pertalite Rp 10.000 per liter
Solar Subsidi Rp 6.800 per liter
Pertamax Rp 14.500 per liter

- Dampak BBM:

Sembako naik
Cicilan KPR tinggi
Pengangguran (PHK)

- Jumlah Anggota DPRD DKI:

PDIP : 25 kursi
Gerindra : 19 kursi
PKS : 16 kursi
Demokrat : 10 kursi
PAN : 9 kursi
PSI : 8 kursi
NasDem : 7 kursi
Golkar : 6 kursi
PKB : 5 kursi
PPP : 1 kursi