Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia, Akhiri Dulu Rezim Impor! 

RN - Peran penyuluh pertanian amat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. 

Hal itu dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Konferensi Asosiasi Program Studi Penyuluhan-Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, secara virtual yang digelar Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sabtu (27/8/2022). 

Kegiatan tersebut mengangkat tema 'Penguatan Kebijakan dan Anggaran dalam Pengembangan Inovasi dan Penyuluhan guna Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan'.

La Nyalla menjelaskan, penyuluh pertanian merupakan interlekutor komunikasi pembangunan untuk memastikan terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan praktik dan kebutuhan di lapangan.

"Saya menilai penyuluh pertanian merupakan garda terdepan untuk memastikan agar program ketahanan pangan di Indonesia berhasil," ujar La Nyalla. 

Dari hasil berkeliling ke seluruh Indonesia, ia melihat ada masalah pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya dalam hal implementasi kebutuhan di daerah dengan apa yang direalisasikan dari pusat. 

"Saya pernah melihat sendiri, beberapa traktor pertanian bantuan pemerintah pusat tidak digunakan secara maksimal karena tidak sesuai dengan akses ke lahan yang sempit yang berada di lereng bukit dan kendala lain. Hal semacam ini juga terjadi di peralatan-peralatan bantuan lain," tutur senator asal Jawa Timur ini. 
 
Tak hanya pada mekanisasi pertanian, La Nyalla juga menilai terjadi kendala pada program inovasi pertanian, inovasi bibit baru, perubahan pola tanam, perubahan skema pemberian pupuk dan lain-lain yang seringkali terjadi kendala di lapangan. 

"Di sinilah peran strategis dan penting para penyuluh dan komunikator pembangunan, khususnya di sektor pertanian," tegas La Nyalla.

Oleh karenanya, ia akan meminta Komite II dan Komite IV di DPD RI untuk menyuarakan hal ini kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. 

"Karena kami di DPD RI bukan pembentuk UU APBN, sehingga kami hanya bisa menyampaikan aspirasi sesuai tema konferensi hari ini," papar dia. 

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mendukung hal tersebut, dia mendorong pemerintah melakukan percepatan penggunaan bio-teknologi.

La Nyalla mengingatkan, isu tentang ketahanan dan kedaulatan pangan memang menjadi isu penting, selain energi hijau dan pemanasan global serta lingkungan. Karena pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang.

"Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2050 mendatang. Di mana pada saat itu, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, La Nyalla memaparkan, berdasarkan analisa Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan.

Oleh karena itu, dia berbicara lebih fundamental tentang membangun ketahanan pangan. Sebab bagi La Nyalla, sudah seharusnya Indonesia dengan keunggulan komparatif sumber daya alam penunjang pangan, bisa menjadi lumbung pangan dunia, baik melalui kesuburan tanahnya, iklimnya, hutannya, lautnya dan panjang garis pantainya.

Namun, hal tersebut sulit dicapai dengan komponen utama yang tidak berdaulat atas hal itu. Sebab, sejauh ini, komponen-komponen tersebut masih diperoleh secara impor. 

"Ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin membangun suatu kedaulatan dengan komponen yang kita tidak berdaulat," tutur La Nyalla.

Ia pun mengajak bangsa mengakhiri rezim impor. Terutama komponen impor dalam proses produksi pertanian lokal. 

"Karena konsepsi dari nilai-nilai luhur yang terdapat di Pancasila, yang merupakan rumusan para pendiri bangsa, sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu kita menanam apa yang bisa tumbuh di sini. Dan kita memakan apa yang tumbuh di sini," ujarnya. 

Sehingga, menurut dia, sudah waktunya Indonesia mempercepat revolusi bio-teknologi dengan orientasi yang sangat terukur. "Negara harus mengarahkan program rekayasa genetika dengan pendekatan bio-teknologi dengan empat target, yaitu hasil yang bisa dikembangkan, tahan terhadap perubahan iklim, aman dikonsumsi, dan berdampak positif terhadap lingkungan," pungkas La Nyalla.