Ibu Kota Bukan Untuk Uji Coba, 8 Nama Dinilai Layak Jadi Pj Gubernur DKI
RN - Dari hasil kajian Forum Politik Indonesia (FPI) menyebutkan ada 8 nama yang layak dikaji untuk menduduki posisi pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. mereka ada dari kalangan birokrat hingga politisi di Kebon Sirih.
Diketahui, sebentar lagi, DKI Jakarta bakal punya Gubernur baru. Sebab, jabatan Anies Baswedan akan habis pada bulan Oktober 2022.
Dari hasil riset FPI beberapa figur dari kalangan birokrat dan DPRD DKI yang layak dikaji ada beberapa nama. Mereka dinilai layak menjadi Pj gubernur karena memiliki pengalaman di Jakarta.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Dari unsur birokrat yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah dan Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.
Unsur DPRD DKI Jakarta yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dari PDIP, Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani dari Gerindra, Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin dari PKS, Wakil Ketua DPRD Misan Samsuri dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dari PAN.
Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan menilai sosok pengganti Anies harus figur yang kuat. Artinya bukan hanya sekedar paham ibu kota tapi adalah sosok yang bernyali.
Jakarta kata dia, bukanlah untuk coba-coba atau sekedar uji coba. "Kalau cuma paham ibu kota saja banyak orang pintar. Jakarta butuh figur bernyali dan punya nyawa dua. Bernyali dan berani utuk bertindak tanpa pencitraan atau non populis demi solusi terbaik mengatasi problem utama Jakarta," tegas Ketua FPI ini saat dialog dengan wartawan di kawasan Senayan, Sabtu (29/7) malam.
Tamil meminta kepada Kemendagri tidak asal pilih atau comot. Karena, Jakarta berbeda dengan daerah lain.
"Jangan juga hanya memenuhi kewajiban dalam menentukan Pj. Ingat, Jakarta ini berbeda lho, jangan samakan dengan daerah lain," tukasnya.
Banyak Kasus
Tamil melanjutkan sosok Pj Gubernur DKI Jakarta jangan yang terjerat kasus hukum. Karena, jika figur tersebut bermasalah sama saja merusak ibu kota negara.
"Harus dicek dan dikaji secara mendalam, kalau bermasalah dan keseret kasus hukum bisa kacau dong," bebernya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya telah memberikan kisi-kisi soal sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan ditunjuk pada bulan Oktober.
Pj Gubernur DKI Jakarta baru akan dimulai prosesnya pada September mendatang.
"Nanti Oktober juga sebulan sebelumnya, September kita sudah dapat nama dan kita diajukan ke Pak Presiden," ucap Tito.
Tito mengaku yang terpenting menurutnya tidak tersandung sebuah persoalan atau kasus.
"Yang pertama, ada masalah nggak dia atau tidak, kita profiling. Yang kedua, apakah potensi ada kasus atau tidak. Jangan sampai dipilih terus ada masalah," ungkapnya.
Tito memastikan ketiga orang tersebut merupakan seorang pejabat tinggi dan berpangkat eselon satu.
"Dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu," tegas mantan Kapolri ini.
