Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co
OPINI

Ancam Suara Demokrat Lewat PKN, AHY Harus Waspada Anas

RN/NS | Senin, 25 Juli 2022 - 00:09 WIB
Ancam Suara Demokrat Lewat PKN, AHY Harus Waspada Anas
-

RN - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) patut waspada. Sebab, munculnya Anas Urbaningrum alias AU dalam dunia politik bisa mengancam Partai Demokrat (PD).

Anas niatnya bakal berlabuh ke Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Kemunculan AU bisa mengancam Demokrat.

Sebab, basis massa AU tetap masih kuat di Demokrat. Jika AHY lengah maka bisa saja loyalis AU yang saat ini di Demokrat bakal mbalelo.

BERITA TERKAIT :
Modalnya Cuma 2,2 Persen, Demokrat Berat Jika Paksakan AHY Jadi Capres
NasDem Ogah Dukung AHY, Demokrat Bisa Kehabisan Koalisi

Analis politik, Adib Miftahul memprediksi bergabungnya AU akan membuat PKN langsung head to head dengan elit maupun Demokrat.

"Kita bisa lihat, loyalis Anas di PKN sering mengirimkan sinyal dan pesan AU ini terzalimi oleh mantan partainya (PD)," kata Adib.

Ia bahkan melihat PKN tak ubahnya PD reborn. "Gerbongnya adalah loyalis AU yang masih sami'na wa atho'na dengan AU. Saya kira malah lebih tepatnya antara PKN dan PD adalah panggung AU versus SBY," ujar direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

Partai Demokrat dinilanya memang berisiko digembosi. Terutama oleh internalnya sendiri, yang sakit hati atau memiliki dendam politik setelah disingkirkan.

Adib mencontohkan, ketika tahun lalu, manuver Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membuat dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Banyak elit partai pimpinan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu tergoda dan membelot.

"Nah apalagi AU yang memang berasal dari internal PD dulu. Maka PD rawan digembosi oleh AU," tandas Adib yang juga mengajar di FISIP UNIS.

Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika menyatakan dirinya menunggu Anas Urbaningrum bergabung ke dalam PKN.

Dia berkata, Anas masih menjalani menjalani masa hukuman atas tindak pidana korupsi yang korupsi yang tidak pernah dilakukan hingga saat ini. Menurutnya, tugasnya sebagai Ketua Umum PKN akan lebih ringan bila Anas bergabung dengan PKN nanti.

Ia kemudian mengibaratkan Anas seperti mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Menurutnya, Anas akan bangkit kembali setelah menyelesaikan masa pidana penjara karena keadilan akan selalu mencari jalan sendiri.

"Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim yang diperlakukan sama dengan kasus berbeda kemudian harus masuk bui tapi akhirnya bisa bangkit kembali jadi pimpinan, maka kita semua berharap AU [Anas Urbaningrum] bisa kembali lagi," ujar Pasek.

"Kalau Malaysia punya AI [Anwar Ibrahim] bisa bangkit kembali kenapa AU [Anas Urbaningrum] di Indonesia tidak bisa bangkit kembali. Kita yakin pasti bisa, karena keadilan itu akan mencari jalannya sendiri," sambungnya.

Kalau saat ini Anas harus menjalani hukuman atas sesuatu yang tidak pernah dilakukan, kata Pasek, maka alam akan bergerak pada saatnya untuk mengembalikan hal tersebut

"Alam akan mengembalikannya. Saya sangat yakin sekali itu," tutur Pasek.

Sebagai informasi, Pasek merupakan mantan politikus Partai Demokrat di bawah Anas pada 2010. Pasek mendirikan PKN pada akhir 2021 silam. PKN telah dinyatakan sah dan memiliki badan hukum oleh Kemenkumham.

Pasek mengakui pendirian PKN dilakukan setelah meminta restu Anas. Bahkan, Pasek pun mengakui PKN didirikan atas inisiasi para loyalis Anas.

Anas diperkirakan bebas pada akhir 2022 atau awal 2023. Anas mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012.

Anas dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut. Selain dihukum 8 tahun penjara, hak politik Anas Urbaningrum juga dicabut. Dia dilarang dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara.

"Pencabutan hak politik tidak boleh dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara," demikian bunyi amar putusan PK No 246 PK/Pid.Sus/2018 yang diputus pada 30 September 2020.

Suara Demokrat

Hasil riset lembaga survei Politika Research & Consulting (PRC) mendapati bahwa elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih tertinggi. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu memiliki tingkat keterpilihan 18,2 persen.

"Elektabilitas partai politik masih belum mengalami banyak perubahan. PDIP masih memuncaki klasemen," kata Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo dalam paparan survei di Jakarta, Ahad (24/7).
 
Berdasarkan hasil survei, Gerindra berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,7 persen. Sedangkan surveri juga menangkap bahwa partai Golkar berada di posisi ketiga dengan tingkat keterpilihan publik sebesar 12 persen.
 
Sementara, partai besutan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yakni Demokrat hanya memiliki elektabilitas 9,7 persen. Disusul dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 8 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,8 persen, hingga Nasional Demokrat (Nasdem) 5,5 persen
 
Berikutnya partai politik yang elektabilitasnya belum mencapai ambang batas paremen sebesar 4 persen yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Rio mengatakan, sedangkan partai lainnya memiliki elektabilitas di bawah 3 persen.
 
Rinciannya, PPP 2,9 persen, Perindo 1,2 persen, PAN 1 persen, PSI 0,5 persen, PBB 0,3 persen, Masyumi 0,2 persen, Hanura 0,1 persen, serta Gelora 0,1 persen. Pemilih yang belum menentukan atau tidak menjawab mencapai 19,8 persen.
 
Survei digelar pada 12 Juni-3 Juli 2022. Survei dilakukan dengan wawancara telepon terhadap 1200 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei kurang lebih 2,74 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.