Usai Disentil Ridwan Kamil Soal Gabung Ke DKI, Walkot Depok Mendadak Puji Jawa Barat

RN - Sentilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk M Idris manjur juga. Kang Emil sapaan akrabnya sempat menyindir Wali Kota Depok yang ingin gabung ke Jakarta.

M Idris memang lagi membuat sensasi soal Depok sebaiknya bergabung ke Jakarta. Ucapan M Idris menuai kontroversi di publik.

M Idris mengklarifikasi soal usul tersebut. Menurut Idris, Depok telah mendapat berbagai bantuan dari Provinsi Jawa Barat.

Apakah M Idris sudah tobat? "Alhamdulillah Kota Depok mendapat perhatian besar dari provinsi dalam hal ini Pak Gubernur dan banyak sekali aspirasi Kota Depok didengar bahkan direalisasi," papar Mohammad Idris dalam konferensi pers di ruang Bougenville, Gedung Balai Kota, Rabu (20/7/2022).

Idris pun mengungkap beberapa pembangunan yang dibantu oleh Pemprov Jabar, salah satunya Underpass Dewi Sartika. Ia berharap fasilitas lainnya juga bisa terwujud atas kerja sama dengan provinsi.

"Banyak sekali bantuan-bantuan Pak Gubernur selama ini kepada Kota Depok. Kenapa? Karena Kota Depok ini dianggap sebagai etalase Jawa Barat. Kalau etalasenya jelek, ya, Jawa Barat kurang nyaman melihatnya, kalau etalasenya bagus kita terus digesa penghargaan-penghargaan juga diapresiasi oleh beliau," tutur Idris.

Ia pun menepis jika ada hubungan yang kurang harmoni dengan Jawa Barat. Menurut Idris, warga Depok selama ini hidup nyaman dan aman.

"Selama ini kita hidup nyaman, enak, damai. Perhatian dari Jawa Barat; Gubernur, Pak Wagub sangat harmoni. Bukan egoistis, bukan ego sektoral, ego wilayah," paparnya.

Idris mengatakan, jika wacana terkait usulan Jakarta Raya berangkat dari pemaparan akademisnya. Hal tersebut sempat disampaikan dalam salah satu webinar berjudul 'Pasca IKN Bagaimana Jakarta ke Depan'.

"Saya memaparkan di situ kebijakan IKN dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional dan sebuah keniscayaan dari sisi kependidikan, dari sisi kepadatan pendudukan dan dampak-dampak sosial ekonomi yang ada di DKI dan Pulau Jawa.

Ia mengatakan, jika wacana itu terkait revisi Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI yang tengah diajukan revisinya oleh Pemprov DKI ke pemerintah pusat.

"Jakarta ke depan bisa jadi pusat perekonomian global dia bisa diwacanakan sebagai provinsi atau kota hijau sebagaimana Copenhagen, Singapura. Dan potensi daerah penyangga ini luar biasa, termasuk Depok, Tangsel, Bekasi, dan sebagainya," lanjut Idris.

"Nggak pernah saya lakukan (Depok pengin gabung Jakarta), makanya bukan karena itu. Kalau memang itu terjadi bisa jadi orang interpretasinya tadi, Kota Depok nggak diurus nggak dapat perhatian, tapi itu tidak kita rasakan," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai celetukan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal menyatukan Jakarta Raya merupakan hal yang lumrah. Hanya, ia mengingatkan kepala daerah untuk berfokus menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah.

"Yang namanya apa... celetukan, boleh-boleh aja. Semua ini kan adalah kesepakatan sejarah dan kesepakatan politik, ya," kata Ridwan Kamil setelah menghadiri rapat BJB di Hotel Trans Luxury Bandung, Selasa (19/7).

"Yang penting mah jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh gitu ya. Selesaikan permasalahan di wilayah masing-masing secara maksimal, supaya rakyat bisa merasakan bahwa solusinya ada pemimpin daerah masing-masing, tidak mengandalkan daerah lain," tutupnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sebelumnya juga marah ke M Idris. UU menilai pernyataan Idris mendiskreditkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dirinya.

"Dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek [Bogor, Depok, dan Bekasi] teu [tidak] maju karena bergabung dengan Jabar. Justru itu sebaliknya, maju dibandingkan daerah lain di Jabar ini," kata Uu seperti dikutip dari detikJabar, Sabtu (16/7).

"Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu.

Selain itu, Uu menyatakan penyataan itu dapat memancing kegaduhan di Jawa Barat.

"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan pernyataan yang membuat masyarakat gaduh. Dan, membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu.

"Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," lanjutnya.

Uu juga meminta Idris agar berhati-hati dalam menyampaikan suatu hal. Seharusnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus saling menguatkan, kata Uu lagi.