RN - Sebuah sejarah baru ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yaitu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam lima tahun berturut-turut (2017-2021).
Sejak rentang 2010 hingga 2016, Pemprov DKI Jakarta tercatat hanya mendapat dua kali WTP yaitu pada 2011-2012, sisanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kenapa raihan WTP ini merupakan sejarah baru, karena ini menjadi yang pertama bagi Pemprov DKI Jakarta konsisten meraih WTP lima kali berturut-turut," anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangannya, dikutip hari ini.
BERITA TERKAIT :Menurut Fahira, predikat WTP lima kali berturut-turut ini menunjukkan selama Gubernur Anies memimpin sudah terbentuk budaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Jakarta. Dampak terbesarnya adalah indikator pembangunan di Jakarta semakin positif dan menggeliat serta pemerataan ekonomi semakin terasa.
"Gubernur Anies telah mematok standar tinggi bagi siapapun nanti yang menjadi pengganti beliau memimpin Jakarta,” ujarnya.
Fahira menambahkan, walau WTP terkait erat dengan tata kelola keuangan yang baik, tetapi dampaknya sangat signifikan bagi pembangunan di sebuah daerah. Ini karena tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk memastikan semua anggaran pembangunan sepenuhnya efektif direalisasikan agar dampaknya dirasakan masyarakat.
Jika tata kelola keuangan sudah transparan dan akuntabel, lanjut Fahira, potensi penyimpangan dan kebocoran bisa ditutup. Dengan begitu, anggaran pembangunan daerah terserap secara efektif untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
"Jika pembangunan sudah tepat sasaran maka ekonomi di daerah bukan hanya tumbuh tetapi juga menetes deras dengan adil dan berkesinambungan kepada masyarakat di daerah," terangnya.
Raihan WTP lima kali berturut-turut ini hanya salah satu kemajuan yang terjadi di Jakarta selama hampir lima tahun terakhir ini.
Selama dipimpin Gubernur Anies Baswedan, ia menilai denyut pembangunan di Jakarta yang orientasi utamanya sebesar-besarnya untuk kepentingan warga berdampak luas.
"Esensi kebijakan dan program pembangunan yang sejatinya untuk mempermudah warga menjalani kehidupan sehari-hari dirasakan betul oleh warga Jakarta,” pungkas Fahira Idris.