OPINI
80 Persen Bakal Didukung DPRD, HBH Bisa Mulus Jadi Pj Gubernur DKI
RN - Heru Budi Hartono makin santer. Kepala Sekretariat Presiden yang biasa disapa HBH ini dinilai cocok menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Diketahui, masa jabatan Anies beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria, akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Sementara pilkada serentak baru akan digelar pada 2024.
Sejak Oktober 2022 itulah kemungkinan DKI Jakarta dijabat Pj. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindera, Mohamad Taufik mengaku kenal baik dengan sosok Heru Budi Hartono yang digadang-gadang bakal menggantikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
BERITA TERKAIT :Koridor I Busway Blok-Kota Mau Dihapus, Upaya Menghilangkan Jejak Sutiyoso?
DPRD DKI Ribut Pilkada, Jakarta Diancam Bencana Banjir Dan Longsor
"Saya kenal baik (Heru), ya sering bersama-sama dulu lah dengan kita sejak di jakarta utara," ujar Taufik sapaan karibnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Politikus ulung Partai berlambang kepala Garuda ini mengatakan Heru merupakan orang yang sudah paham persoalan Ibu Kota.
Pasalnya, kata Taufik, sosok Heru Budi Hartono juga merupakan sosok yang berasal dari golongan pegawai koperasi Jakarta Utara.
"Dia paham betul soal jakarta yah, karena memang dari pegawai yang golongan, dulu koperasi Jakut (Jakarta Utara)," tutur Taufik.
Untuk itu, Taufik mendukung penuh apapun keputusan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden. "Itu di tetapkan presiden saya kira ok lah, tepat lah," ucap Taufik.
Makin Santer
PDIP kembali mencuatkan nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru digadang-gadang sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan.
Namanya digelontorkan oleh Ketua Fraksi PDIP DRPD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
"Saya udah pernah melontarkan (Heru Budi), saya tidak kenal beliau, tapi saya kenal kinerjanya. Mudah-mudahan bisa mempercepat program yang selama ini tersendat belum tereksekusi, agar kue pembangunan bisa segera dirasakan warga Jakarta," ucap Gembong, Selasa (12/4/2022).
Gembong menilai sosok Heru cocok sebagai pengganti Anies. Selain pejabat Eselon 1, sosok Heru Budi dinilai menguasai permasalahan Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyiapkan calon pengganti para kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun ini. Jokowi menyebut, ada 101 kepala daerah yang bakal habis masa jabatannya pada tahun ini.
Ada tujuh gubernur yang habis masa jabatannya sebelum Pemilu dan Pilkada 2024. Mereka adalah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan serta Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. Dia menggantikan posisi Dharmansjah Djumala yang saat itu ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di Wina Austria.
Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru bisa dibilang menjadi salah satu orang dekat dan kerap berinteraksi dengan Jokowi. Ia pun cukup sering menemani Presiden Jokowi saat blusukan ke daerah-daerah maupun kunjungan ke luar negeri.
Heru sendiri telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965 itu mengawali karirnya sebagai Staf Khusus Walikota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam.
Selang dua tahun, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara pada 1955. Pada tahun 1999, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian pelaporan Kota Jakarta Utara.
Kariernya berlanjut menjadi Kepala Sub Bagian Sarama dan Prasarana Kota Jakarta Utara pada 2002. Pada 2008, Heru masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan.
Kemudian, Heru ditunjuk sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta pada 2013. Barulah pada 2014, karir Heru kian cemerlang usai ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Dia menjadi Wali Kota Jakarta Utara ditunjuk oleh Gubernur DKI saat itu, Joko Widodo. Heru menjabat kursi tersebut selama setahun dan akhirnya kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga di DKI Jakarta.
Heru menolak dibilang berhasil menjadi Kepala Sekretariat Presiden karena dekat dengan Presiden Jokowi. Dia mengaku bisa bekerja di lingkungan Istana karena mengikuti proses seleksi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
Heru sempat digandeng Basuki Tjahaja Purnama untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, melalui jalur independen. Namun ketika akhirnya lewat jalur dukungan partai politik, Ahok menggandeng Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif saat itu.
