STM Jabodetabek Diajak Demo, Disdik DKI Dituding Gak Jelas & Cari Aman?
RN - Aksi demo 11 April 2022 bakal melibatkan anak-anak STM/SMK. Para pelajar se Jabodetabek itu kabarnya akan diperbantukan dalam aksi mahasiswa hari ini.
Lucunya, jawaban Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tegas dan terkesan cari aman. Seperti ucapan Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah.
Dia mengimbau para pelajar di DKI Jakarta tidak ikut melakukan wacana aksi unjuk rasa besok, Senin (11/4/2022). Dia menyebut, meski demonstrasi merupakan hak berwarga negara, urgensitas bagi siswa perlu ditilik lebih jauh.
BERITA TERKAIT :Gelar Tasyakuran Di Dapil II Jakarta Utara Bareng Akar Rumput Demokrat, Bunda Neneng Mulai Gaspoll Menangkan Pasangan RK-Suswono
GEROBAK Desak Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rengasdengklok
“Jadi kemarin kita rapat kepada semua guru dan menyampaikan agar para siswa bukan tidak boleh (demo besok), tapi ada hal yang lebih penting dari itu,” kata Taga kepada awak media, Minggu (10/4/2022).
Taga memerinci, hal yang perlu menjadi prioritas pelajar saat ini adalah melakukan PTM 100 persen sebaik-baiknya, selain dengan melihat kondisi bulan puasa yang sebaiknya tidak dalam kapasitas melakukan aksi demonstrasi. Pesan kepada para pengajar itu juga diakui telah disampaikan pada para orang tua.
“Kita ingin menyampaikan kepada mereka kegiatan itu sesungguhnya secara UU memang dilindungi, tapi untuk anak-anak kita diharapkan tidak berpartisipasi,” kata dia.
Dia mengingat aksi di DPR beberapa tahun lalu yang melibatkan anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/STM) untuk menuntut pencabutan Omnibus Law. Menurutnya, sebagian besar anak-anak saat itu hanya ikut-ikutan senior mahasiswa.
“Bahkan ketika ada pihak berwajib menangkap, mereka pun ditanya demo apa enggak tahu, ini kan bukan mengedukasi tapi jadi kontra produktif kan terhadap aktivitas itu,” kata dia.
BEM Seluruh Indonesia (SI) akan menggelar aksi di Istana Merdeka pada 11 April 2022 dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti, di antaranya mendesak pemerintah membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Harusnya Disdik DKI itu tegas. Misalnya mengintruksikan langsung ke sekolah soal aksi demo agar ada sanksi," ungkap salah satu orangtua siswa SMK di kawasan Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/4) malam.
Kata dia, saat ini para orangtua khawatir. "Kalau ada larangan dari sekolah secara tegas kan lebih bagus. Ini kok ngambang gak jelas ya," sindirnya.
