31 Pekerja Dibantai
Pemerintah Jangan Sibuk Urus Politik, Utamakan Kemanusian
RADAR NONSTOP - Peristiwa penembakan 31 orang warga sipil kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, 1-2 Desember 2018 menyisakan duka mendalam.
Para korban adalah pekerja PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP PA GMNI Ade Reza Hariyadi mengaku, telah mencermati peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua tersebut.
BERITA TERKAIT :Survei WRC: Kantongi Elektablitas Hingga 57,4 Persen, Pasangan Willem Wandik - Aloysius Giyai Berpotensi Menang Pilgub Papua Tengah
BKKBN Soal Perempuan Lahirkan Anak Cewek, Emak-Emak: Emang Dia Tuhan
Doktor Universitas Indonesia (UI) ini menyampaikan rasa duka mendalam kepada keluarga dari 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua yang menjadi korban pembunuhan KKB di Papua.
Karena itu, dia meminta pemerintah segera melakukan evakuasi, memproses pengurusan dan pemulangan jenazah kepada keluarganya. Terutama jika ada korban yang berasal dari luar Papua, serta memastikan hak-haknya sebagai pekerja dapat terpenuhi dengan segera.
’’Mengutuk dan mengecam keras aksi pembunuhan 31 pekerja proyek jembatan Trans Papua. Pembunuhan tersebut merupakan aksi biadab, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Saya melihat, pemerintah ini kurang perhatian dengan kejadian ini. Sibuk urus politik. Ingat, ini soal kemanusian lebih utama,’’ kata Reza di Jakarta Selasa (4/12/2018).
Dia mengaku, keberadaan kelompok kriminal bersenjata sebagai ancaman bagi pemerataan, percepatan dan kelangsungan pembangunan Papua. Jadi, harus segera diantisipasi serta diatasi bagi kepentingan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.
’’Saya mendesak aparat penegak hukum untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia guna mengusut jaringan, menangkap, dan menyeret pelaku pembunuhan 31 pekerja proyek jembatan Trans Papua ke meja hokum,’’ tegasnya.
Kemudian, dia meminta, aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mencegah potensi peredaran senjata gelap dan ilegal yang dapat digunakan untuk kepentingan kejahatan maupun tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara di Papua.
’’Pemerintah pusat harus gevaluasi akuntabilitas dari pemangku otoritas keamanan di wilayah Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya,’’ ungkap dia.
Selanjutnya, dia menyarankan, memberikan jaminan kepastian keamanan dan perlindungan keselamatan khususnya bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek percepatan pembangunan Papua, dan masyarakat Papua.
