Diduga Terjang Aturan, Komisi D Desak Pemprov Bongkar Bangunan di Cipete Raya
RN - Anggota Komisi D DPRD DKI, Abdul Ghoni, mendesak Pemprov DKI menindak bangunan di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Pangkalnya, bangunan itu diduga melanggar aturan bahkan tak memiliki izin.
Ghoni mengaku, sudah mengkonfirmasi langsung kepada Suku Dinas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Selatan (Jaksel), bahwa bangunan itu tidak sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang dikeluarkan.
"Jelas kok, surat dari Sudin Citata Jaksel, harus dilakukan penyegelan dan pembongkaran. Tapi, hingga kini Satpol PP belum bergerak. Saya minta segera dieksekusi," tegas Ghoni dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/3).
Pemprov DKI Dorong BUMD Tingkatkan Peran Sebagai Agen Pembangunan Jakarta
Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya Raih Jakarta Youth Award 2024
Lalu, Ketua Umum Forkabi itu membeberkan, pelanggaran lainnya. Di antaranya, garis sempadan bangunan (GSB) kurang mundur ke belakang, penebangan pohong besar-besar tanpa izin, dan pada zona wilayah Cipete Raya Jaksel tidak boleh membangun lebih dari 4 lantai.
"Ini jelas. Saya minta Pemprov DKI tidak boleh pandang bulu menjalankan aturan. Saya minta pemprov tak takut dengan pemiliknya. Meski, itu perusahaan besar. Melanggar tidak," ucapnya.
Dia menjelaskan, saat reses ada warga di samping bangunan itu merasa terganggu dan melanggar aturan. Lalu, masyarakat mengadu ke perwakilannya di dewan Kebon Sirih.
Menurut dia, aduan warga itu disampaikan dalam forum resmi reses sehingga harus ditindaklanjuti. "Jangan sampai ada anggapan Pemprov DKI ada "main mata" dengan pemilik bangunan. Ini bisa tidak bagus," beber dia.
Lalu, Ghoni dengan tegas meminta Pemprov DKI memberikan sanksi kepada pemilik bangunan yang diduga telah melanggar tersebut.
“Harus ada sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Yakni, pembongkaran sesuai dengan surat Sudin Citat Harus jelas ini, agar ada efek jera," tandas dia.
