RN - Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib ikut pindah ke IKN (Ibu Kota Negara). Ogah pindah, silahkan keluar dan berhenti jadi ASN.
"Hukumnya wajib bagi ASN yang memenuhi syarat harus mau pindah. Kalau gak mau pindah ya keluar," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Magelang dikutip dari kanal YouTube Pemerintah Kota Magelang, Kamis (17/3).
Tjahjo mengatakan ketentuan ASN atau personel TNI/Polri yang dipindahkan ke IKN sudah bersifat mengikat.
BERITA TERKAIT :Gaduh MK Selesai, Giliran Berebut Kursi Menteri Nih?
Dua ASN di Jakut Panik KTP di Coret dari DKI Jakarta
Ia merinci setidaknya 60 ribu ASN menjadi klaster pertama yang akan dipindah ke IKN pada 2023 mendatang. Ia pun memastikan hanya ASN yang berada di instansi tingkat pemerintah pusat saja yang akan dipindahkan ke IKN nantinya
"Ya mudah-mudahan infrastruktur dan perumahannya siap. Mereka akan terjangkau dengan perumahan, transportasi dan sebagainya," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah sempat menargetkan sebanyak 500 ribu PNS kementerian dan lembaga dipindahkan ke kawasan IKN pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024.
Perpindahan itu seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.
"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," tulis keterangan di situs resmi IKN dikutip Selasa (18/1).
Di sisi lain, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni menyatakan ada kemungkinan tak semua ASN dipindah ke Ibu Kota Baru. Nantinya tetap ada yang tetap ditempatkan di Jakarta.
