RN - Demo memang tidak jaminan tuntutan jadi diselesaikan. Untuk itu, para pedagang tahu tempe lebnih memilih stop produksi.
Kamis (24/2), para pedagang ngadu ke Fraksi PDIP DPRD DKI di Kebon Sirih. Partai berlogo Banteng ini mendengar curhat pedagang.
Sekretaris Jenderal Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta, Hedy Kuswanto, mengatakan, pihaknya meminta para perajin tahu tempe bisa menahan keinginan untuk melakukan demo. Alih-alih unjuk rasa, kata dia, akan lebih baik jika tetap mogok produksi.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
“Ayo, kita mogok produksi saja, nggak boleh demo di jalan, mogok produksi saja,” kata Hedy saat melakukan rapat dengan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Dia menambahkan, dalam kunjungannya ke Fraksi PDIP, pihaknya mengadukan masalah harga bahan baku kedelai yang kian melambung. Menurut Hedy, kenaikan itu terus terjadi sejak Oktober 2021.
“Sekarang tembus Rp 11.300 per kilogram, sebelumnya di bawah Rp 10 ribu. Terus meroket, kami sebagai perajin sudah tidak tahan,” keluhnya.
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, pihaknya telah menerima aduan dari Puskopti DKI Jakarta soal melambungnya harga kedelai. Menurut dia, aduan itu akan ditindaklanjuti dengan DPR.
“Karena ini bukan cakupan DKI Jakarta saja. Tapi kami akan koordinasikan. Juga dengan Pemerintah Pusat untuk menindaklanjutinya,” kata Gembong.
Dikatakan dia, pokok-pokok yang akan ditindaklanjuti secara garis besar sesuai dengan aduan yang ada. Mulai dari stabilitas stok bahan yang harus tersedia, selain dari stabilitas harga pangan kedelai.
“Langkah berikutnya yang mau kita tempuh adalah bagaimana kita mendorong supaya ada subsidi,” tutur dia.
Gembong menegaskan, pihaknya akan mengupayakan agar para perajin tahu tempe bisa bertahan dan berusaha di era pandemi dan keterbatasan bahan, namun tetap menguntungkan. Lebih jauh, pihaknya juga akan mendorong Pemerintah Pusat untuk betul-betul menjaga stok pangan, agar tidak ada keluhan serupa ke depannya.
“Khusus DKI tentunya kita dalam waktu dekat akan memanggil BUMD ketahanan pangan untuk kita ajak koordinasi, untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta,” jelas dia.
