Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Digeledah Kejati, FPPJ: Tangkap Oknum DPRD Yang Terlibat

SN | Kamis, 20 Januari 2022 - 20:29 WIB
Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Digeledah Kejati, FPPJ: Tangkap Oknum DPRD Yang Terlibat
-

RN - Kejaksaan tinggi DKI Jakarta dikabarkan telah menggeledah kantor dinas pertamanan dan hutan kota Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti serta melakukan penyitaan sejumlah benda terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembebasan Lahan oleh Dinas terkait di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2018 silam.

Menanggapi hal itu, ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah meminta aparat berwenang juga mengejar dan menangkap siapa saja yang terlibat dalam kasus rasuah yang telah merugikan kas negara hingga sekitar Rp26 Miliar lebih itu.

"Termasuk para oknum anggota Dewan Kebon Sirih yang diduga terlibat harus segera ditangkap," ujar Rian, panggilan akrab Endriansah di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

BERITA TERKAIT :
Kejati Didesak Penjarakan Mafia Lahan RSUD Tigaraksa, Bakal Ada Pejabat Masuk Bui Nih…
Catat Ya, Kapolda Irjen Fadil Ogah Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Rian menduga adanya keterlibatan anggota DPRD sebagai salah satu pihak yang merencanakan dan menyetujui penganggaran pembelian lahan tersebut. Bahkan, ia juga menduga adanya kongkalikong yang melibatkan anggota dewan yang masih aktif hari ini.

"Modus yang dilakukan mirip-mirip dengan pembelian lahan Munjul sehingga gara-gara ulah mereka anggaran rumah DP Rp0 membengkak," katanya.

Diketahui dari keterangan yang diterima bahwa sesuai dengan fakta penyidikan, pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. 

Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp. 26.719.343.153. 

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam.

Penggeladahan tersebut, kata Ashari, telah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 dalam rangka mengumpulkan bukti dan melakukan penyitaan sejumlah benda.

"Guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembebasan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018," ucapnya.