RN - Rencana penghapusan tenaga hornorer pada 2023 mendatang menuai penolakan. Penghapusan ini dianggap tidak manusiawi.
Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK21), Titi Purwaningsih mengatakan, keputusan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.
“(Penghapusan tenaga honorer) Kurang manusiawi. Tenaga honorer kan masih banyak, terutama honorer K2 yang notabene dulu kan ada dasar hukumnya,’’ kata Titi, Selasa (18/1/2022).
BERITA TERKAIT :Lanjut dia, bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejauh ini belum menjamah seluruh profesi tenaga honorer. Sebab, pengangkatan selama ini lebih difokuskan pada guru atau tenaga kesehatan.
“Minimal tahun ini, yang belum ada pengangkatan sejak tahun 2013, harusnya mulai direkrut khusus tenaga administrasi atau tenaga teknis lainnya,’’ ucapnya.
Jika dihapus, kata dia, harusnya pemerintah ada solusi bagi para pekerja.
“Boleh dihapus. Tapi, kasih solusi yang terbaik untuk teman-teman,’’ tukasnya.