27 Ribu Aplikasi Milik Pemerintah Bikin Jebol Rp 6,2 Triliun, Jokowi Tuding Cuma Orentasi Proyek
RN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang. Dia sewot soal anggaran pembuatan aplikasi di instansi pemerintahan.
Ada sekitar Rp 6,2 triliun anggaran pemerintah yang digunakan untuk membuat aplikasi baru. Menurut Jokowi, saat menyusun anggaran data tersebut terungkap.
Dia menilai anggaran sebesar itu sia-sia bila hanya digunakan untuk membuat aplikasi di tiap instansi.
BERITA TERKAIT :Sindiran Megawati Untuk Jokowi Terdengar Halus Tapi Menohok
Bansos Presiden Jokowi 900 Miliar, Tapi Disunat Sampai Rp 250 M
Sejauh ini saja sudah ada kurang lebih 27 ribu aplikasi layanan publik yang dioperasikan oleh instansi pemerintah, baik kementerian dan lembaga, hingga ke pemerintah daerah. Menurutnya puluhan ribu aplikasi itu bekerja tanpa terintegrasi.
"Tahun ini saja kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai membikin aplikasi atau platform baru," beber Jokowi dalam peluncuran GovTech INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Maka dari itu Jokowi meminta agar semua instansi menyetop pembentukan aplikasi baru. Seiring dengan itu pemerintah pusat mengembangkan program GovTech INA Digital yang bakal mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan semua layanan antar instansi, baik pusat maupun daerah.
"Sebab itu saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah membikin platform-platform baru, setop," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan agar Indonesia bisa naik kelas dan daya saingnya bisa meningkat maka infrastruktur layanan publik digitalnya harus diperbaiki. GovTech INA Digital bakal menjawab target tersebut.
GovTech merupakan bentuk keterpaduan layanan pemerintah, ini akan menjadi portal terintegrasi untuk berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, layanan usaha, dan lain sebagainya. Jokowi bilang layanan ini semacam jalan tol pelayanan publik.
"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia kita harus memperkuat digital public infrastructure kita semacam jalan tol digitalisasi layanan publik. Kita perkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital," pungkas Jokowi.
