Banyak Proyek Tapi Banyak Juga Utang, Ini Kata Ekonom Senior Faisal Basri 

RN - Faisal Basri punya ramalan soal ekonomi. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menyebut soal utang.  

Faisal menyebut utang Indonesia diramal akan membengkak hingga Rp16.000 triliun. Utang itu bengkak jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024.

Menurut Faisal, utang Indonesia saat ini sudah tembus hingga Rp8.000 triliun, yang terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun banyak hal tanpa bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga Indonesia harus bergantung dengan utang.

"Kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran, bisa jadi Rp16 kuadriliun (utang Indonesia), 5 tahun ini karena enggak kerja keras (tambah pendapatan)," kata Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Lebih lanjut, kata Faisal, di akhir 2024 nanti, utang pemerintah diprediksi juga akan bertambah sebesar Rp700 triliun dalam pinjaman baru, karena banyaknya proyek yang belum terselesaikan.

Faisal menilai, pemerintah seakan meremehkan dengan terus menarik utang baru, karena bukan mereka (para pejabat) yang membayar utang tersebut, melainkan para generasi muda yang harus menanggung beban dan kerusakan di Indonesia.

"Karena yang bayar (utang) bukan mereka, utangnya itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang bayar ya adik-adik kita. Jadi, nyata-nyata yang dilupakan itu, rezim Jokowi mewariskan beban amat berat buat generasi muda," kata Faisal.

"Oleh karena itu, Anda terutama generasi Z jangan diam. Karena ulah generasi sekarang itu akan dibebankan ke gen z, bukan saya," pungkas Faisal.

Per akhir November 2023, Kementerian Keuangan sendiri telah mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.041,01 triliun, di mana angka tersebut menjadi rekor tertinggi utang Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan buku APBN KiTa edisi Desember 2023, rasio utang tercatat sebesar 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio itu disebut masih di bawah batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara yaitu 60 persen terhadap PDB.