RADAR NONSTOP - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sudah berjalan hampir lima tahun. Tapi dalam implementasinya masih didapat banyak persoalan.
Beberapa persoalan terkait besaran iuran dengan manfaat, ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan, serta efektivitas kinerja BPJS Kesehatan perlu segera dievaluasi dan diperbaiki.
Demikian pernyataan dari Ketua Komite III DPD-RI Dedi Iskandar Batubara. Hal ini terungkap dalam acara rapat kunjungan kerja antara delegasi Komite III DPD-RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Drs. Dermawan, beserta beberapa stakeholder terkait dibidang layanan kesehatan, bertempat di kantor Gubernur Aceh pada Selasa (27/11/2018).
BERITA TERKAIT :BPJS Curhat Defisit Anggaran Rp 20 Triliun, Waspada Kenaikan Tarif?
Dokter Tipu-Tipu Klaim BPJS, Kemenkes Ancam Cabut Izin Praktik
Lebih lanjut, Dedi Iskandar Batubara memaparkan, “Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas layanan kesehatan, masyarakat peserta BPJS Kesehatan menjadi korban, layanan kesehatan yang diterima menjadi terbatas, antrian yang panjang untuk memperoleh layanan rawat jalan, rawat inap maupun tindakan medis, sistem rujukan menjadi rumit dan hak untuk memperoleh obat pun menjadi berkurang.”
“Komite III DPD-RI berharap agar persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan dapat segera diatasi. Peran serta pemerintah daerah dan semua stakeholder dapat ditingkatkan dalam mendukung program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan,” tegas Dedi Iskandar Batubara, yang menjadi Ketua Delegasi Komite III DPD-RI.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh, Dermawan, mengungkapkan bahwa, “Sejak tahun 2010, pemerintah daerah Aceh sudah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyatnya, dengan nama program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh. Dan dimulai tahun 2014, mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”.
“Pemprov Aceh menganggarkan dana setengah triliun untuk program jaminan kesehatan. Peningkatan infrastruktur Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya ditingkatkan dan menjadi program prioritas,” papar Dermawan.
Pada acara tersebut dihadiri pula oleh dr. Hanif selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr. Sari Quratul Ainy dari perwakilan BPJS Kesehatan Aceh, dr. Syafrizal Rachman selaku Ketua IDI Wilayah Aceh, dr. Endang Mutiawati selaku Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSU Zainal Abidin, drg. Syarifah Yessi selaku Wakil Direktur RSJ Aceh, dan Dr. Agussabti selaku Wakil Rektor II Unsyiah.
Sementara dari pihak delegasi Komite III DPD-RI, selain dihadiri oleh Ketua Komite III DPD-RI, Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara, dihadiri pula oleh Abdul Aziz dari Sumatera Selatan selaku Wakil Ketua I Komite III DPD-RI, anggota DPD-RI Rafli Kande dari Aceh, Herry Erfian dari Bangka Belitung, Syarif dari Lampung, Oni Suwarman dari Jawa Barat, dan Muslihuddin Abdurrasyid dari Kalimantan Timur.
Pada kesempatan tersebut, Senator dari Aceh, Rafli Kande menyatakan, “Diperlukan sistem pelayanan kesehatan yang optimal, sinergi dan terintegrasi, sehingga proses evaluasi menjadi sebuah hal yang penting dilakukan agar masyarakat dapat mengapresiasi program Jaminan Kesehatan Nasional.”
Pada bagian akhir acara, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan prioritas utama. Diperlukan kerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan, baik di hulu terkait perencanaan, maupun persoalan ketidaksesuaian soal tarif yang menjadi biang masalah.
“Pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang tidak realistis. Untuk mengatasi permasalahan dana dan pelayanan BPJS Kesehatan, diperlukan perencanaan yang realistis,” pungkas Abdul Aziz.
