KPK Bidik DPRD Kota Bekasi, Dewan Nakal Bakal Susah Tidur

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik keterlibatan para anggota DPRD Kota Bekas dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

"Yang berikutnya tadi ada juga bagaimana keterlibatan dengan DPRD, tentu ini akan kita dalami," kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Firli lantas memaparkan sektor yang rawan terjadi korupsi. Di antaranya pada saat penyusunan APBD hingga pengesahan APBD.

"Tetapi yang pasti daerah rawan, wilayah-wilayah rawan, terjadi korupsi itu setidaknya ada empat tahap. Di bidang perencanaan itu rawan korupsi, bagaimana menyusun APBD, bagaimana menyusun APBD perubahan, itu rawan korupsi. Bagaimana pengesahan APBD, APBD perubahan, rawan korupsi. Bagaimana pelaksanaan APBD, eksekusi anggaran, juga rawan korupsi, terakhir juga termasuk pengawasan, di tahap pengawasan pun rawan korupsi," ucap Firli.

Selanjutnya, Firli berharap semua pihak bisa bersama-sama menuntaskan masalah ini. Hal itu guna mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

berharap seluruh lapisan masyarakat, segenap komponen bangsa sama-sama KPK untuk membersihkan Indonesia dari korupsi," ujarnya.

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:

1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);

2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;

3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan

4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:

5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi.

6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi.

7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari.

8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna.

9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.