Desiminasi DPR dan DPRD
Golkar: Tak Bisa Segera Diterapkan, Perlu Kajian Mendalam
RADAR NONSTOP - Diseminasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai Pro dan Kontra dikalangan elite partai politik.
Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily merasa usulan adanya batasan dua periode bagi anggota DPR dan batasan umur perlu dikaji lebih dalam lagi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini merasa hal tersebut tak bisa dilakukan keputusan segera.
"Perlu kajian yang mendalam. Setahu saya di beberapa negara demokrasi yang sudah lama sekalipun, jabatan anggota parlemen tidak ada pembatasannya. Di Amerika Serikat jabatan anggota dewan tidak dibatasi periodesiasinya," ucap Ace saat dihubungi RADAR NONSTOP, Minggu (25/11/2018).
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
Jika merujuk pada persoalan kaderisasi, Juru Bicara Tim Koalisi Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin ini mengungkapkan lebih baik dilakukan di internal partai masing- masing. "Sebaiknya pembatasannya dilakukan di internal partai politik. Partai politik berhak untuk tidak mencalonkan seseorang dalam pemilihan legislatif," ungkap Ace.
Namun, Ace tak membantah kalau persoalan batas periode bagi anggota DPR dan batas umur pernah dibahas di internal partai beringin. "Pernah dibahas di era kepemimpinan Ketua Umum Pak Jusuf Kalla. Tapi sekarang soal pembatasan itu dikembalikan pada UU Pemilu," aku Ace.
Lebih lanjut kata Ace, persoalan masalah korupsi juga tak bisa dinilai lebih banyak dilakukan oleh politisi tua. Hal itu, diungkapkan Ace menanggapi keinginan KPK agar batas umur anggota dewan dibatasi 70 tahun guna menghindari rasanya masuk dalam jeruji besi.
"Tak mesti yang sepuh atau yang muda. Banyak juga yg politisi yang masih muda tersandung kasus korupsi. Kalau itu soal integritas personal," tandas Ace.
