Lukas Enembe Vs Sri Mulyani Soal Dana Simpanan Papua Rp 12 Triliun
RN - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dana Pemprov Papua perlu ditelisik. Mbak Sri sapaan akrabnya sempat menyampaikan kalau dana yang diendapkan sekitar Rp 12 triliun.
Tapi, ucapan itu dibantah. Gubernur Papua Lukas Enembe membantah telah mengendapkan simpanan daerah sebesar Rp12 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua.
Awalnya, Mbak Sri menyinggung isu beasiswa yang berasal dari dana otonomi khusus (otsus) Papua sempat ramai beberapa waktu yang lalu karena disebut turun. Saat itu, ada wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang kuliah menggunakan dana beasiswa.
BERITA TERKAIT :Gantung Sepatu, Lukas Podolski Jadi Raja Kebab
Lukas Enembe Seperti Raja, Jayapura Mencekam?
Menurutnya, pemerintah pusat sudah transparan dan akuntabel mengenai informasi penyerapan dana, termasuk transfer ke Papua. Sri Mulyani mengatakan dana otsus banyak, namun masih mengendap di bank mencapai Rp 12 triliun.
Dia menuturkan, realisasi dana APBD 2021 di Papua maupun Papua Barat masih rendah, di mana realisasi belanja APBD Papua ada di angka 50,47 persen dari total Rp 52,7 triliun, atau baru terealisasi Rp 26,67 triliun. Sedangkan untuk Papua Barat sudah terealisasi 46,14 persen, yaitu Rp 10,2 triliun dari Rp 22,15 triliun.
Imbas dari penyerapan yang rendah tersebut, menurut Sri Mulyani, membuat dana APBD 2021 Papua masih ada Rp 12 triliun yang mengendap di perbankan. Sedangkan untuk seluruh daerah di Indonesia, dia mengungkapkan masih ada dana Rp 226 triliun.
"Ini ribut-ribut biasanya banyak karena rumor, karena kesimpangsiuran itu dibuat seolah-olah menimbulkan spekulasi. Saya akan menyampaikan kepada anda semuanya, data mengenai keuangan Papua dan Papua Barat," imbuhnya.
Sri Mulyani melanjutkan, alokasi APBD untuk Papua tahun 2022 naik dari 2021, yaitu totalnya 43,48 triliun. Rinciannya, dana untuk infrastruktur Rp 2,4 triliun, dana otsus Rp 5,78 triliun, dana desa Rp 4,8 triliun, dana insentif daerah Rp 0,03 triliun, dana alokasi khusus Rp 6,67 triliun, dana alokasi umum Rp 20,50 triliun, dan dana bagi hasil Rp 3,3 triliun.
"Kalau Anda mau ngecek, Anda bisa ngecek semua transparan, mengenai berapa dana, dan kami setiap bulan pasti akan mem-publish. Supaya teman-teman media tidak dapet sumbernya dari mana-mana, karena ini bagian dari akuntabilitas dan transparansi publik," tegasnya.
Sebelumnya, sempat ramai isu macetnya beasiswa dari dana otsus untuk mahasiswa Papua yang berkuliah di Amerika Serikat (AS), lebih tepatnya mahasiswa yang berkuliah di George Mason University di Washington DC.
Beberapa mahasiswa tersebut sempat terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terlambatnya pengiriman dana beasiswa selama dua semester terakhir yang membuat mereka tidak dapat mendaftar untuk semester berikutnya.
APBD Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan Pemprov Papua mengendapkan simpanan daerah sebesar Rp12 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua.
"Pemprov Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana Rp12 triliun di perbankan seperti yang Menkeu sampaikan," ungkap Jubir Gubernur Papua Rifai Darus dalam keterangan resminya yang diterima wartawan, Rabu (1/12).
Menurut Rifai, dana Rp12 triliun itu merupakan akumulasi dari APBD Papua tahun 2021 yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah.
Ia menilai pernyataan Sri Mulyani multitafsir dan mengakibatkan isu beredar dengan konteks yang tidak berdasar. Bahkan, ia mengklaim timbul gejolak cukup besar di Papua yang mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani tersebut.
"Gubernur Papua menyayangkan jika penilaian Kemenkeu terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Papua tidak dilakukan dalam konteks mekanisme Binwasdal tetapi disampaikan melalui pernyataan Menkeu di media massa yang dapat menimbulkan multitafsir dan kegaduhan," tutur Rifai.
Rifai juga mempertanyakan mengapa pemprov lainnya tidak disebutkan oleh Sri Mulyani kepada publik. Pasalnya, berdasarkan data dari Menteri Keuangan, tercatat ada Rp226 triliun dana di perbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.
Pemprov Papua mengaku siap menerima Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Bimwasdal) dari Kemenkeu apabila terdapat indikasi Pemprov Papua kurang efektif dan efisien dalam tata kelola keuangan daerah.
Melihat hal itu, Rifai meminta agar Sri Mulyani mengklarifikasi ucapannya tersebut secara utuh dan objektif agar tidak menimbulkan mispersepsi di publik.
"Berkenaan dengan persoalan ini, Pemprov Papua tidak ingin saling berbalas pantun. Gubernur Lukas Enembe meminta agar bola liar yang sudah terlanjur menyebar ke publik ini dapat diredam oleh Menteri Keuangan RI dengan melakukan klarifikasi ataupun menyampaikan data secara utuh dan objektif," terang dia.
