Penyerapan Pupuk di Jateng Sangat Rendah, Pengamat Kementan dan PIHC Jangan Main Mata
RN- Data penyerapan pupuk di Indonesia sampai awal November 2021 ini masih di angka 32,86%. Rendahnya persentase nasional tersebut disebabkan karena buruknya penyerapan pupuk di Jawa Tengah yang hanya mencapai 3,42%. Data tersebut pun terpublish jelas di website htpp://pupuk.litbang.pertanian.go.id
Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan yang sejak awal menduga adanya permainan pengalokasian pupuk di Jawa Tengah pasca Ketua DPRD Jawa Tengah meminta agar subsidi pupuk dicabut, angkat bicara.
Aktivis yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan bahwa tidak masuk akal jika penyerapan pupuk serendah itu, sementara saat ini sudah memasuki akhir tahun.
BERITA TERKAIT :Terbukti Lakukan Pemerasan Di Kementan, SYL Dibui 12 Tahun
Mentan Kasih 10 Alasan Produksi Padi Turun, Semoga Bukan Jurus Ngeles Dari Pak Amran?
"Secara data ada 1,9 juta ton pupuk dalam berbagai jenis yang dialokasikan ke Jawa Tengah, namun yang diserap baru 68 ribu ton. Ini konyol namanya. Emang sudah tidak ada petani di Jateng? Ini membuktikan bahwa kecurigaan kami tentang adanya mafia pupuk benar adanya. Kementan dan PIHC jangan saling main mata," jelas Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Jumat (12/11).
Kang Tamil mengatakan bahwa data temuan yang didapatkan oleh timnya di lapangan menyebutkan ada 16,5 ribu ton pupuk urea yang di poskan hanya di satu toko, dan sampai saat ini penyerapannya hanya 3 ton.
"Data kami dilapangan bahwa di Bulukerto Utara yang merupakan desa kecil, bisa dialokasikan 16,5 ribu ton urea, dan hanya di 1 toko. Jumlah itu sangat tidak balance dengan plasma petani disana, jadi indikasi permainan ini kental sekali," ujarnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa banyaknya ketidaksesuaian dana NIK pada RDKK yang bisa diperbaiki dalam E-Verval merupakan celah penyelewengan pupuk subsidi untuk dialihkan kepada korporasi.
"Jadi seolah perbaikan di E-verval itu adalah solusi, padahal itu adalah celah permainan yang sangat kontras. Saya kira Kementan dan PIHC harus segera menjelaskan ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah ini," tutupnya.
