RN - Kinerja petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) di Jakarta mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD DKI. Hal itu dilontarkan saat rapat kerja antara Komisi D DPRD bersama eksekutif, Selasa (5/10) kemarin.
Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah membandingkan kinerja petugas PPSU saat ini tampak malas dan tak segesit PPSU jaman sebelumnya.
Ida menganggap, kinjerja Pasukan Oranye saat Anies Baswedan memimpin Jakarta tak seperti PPSU semasa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI.
BERITA TERKAIT :"Beda sekali kerja PPSU dulu dibandingkan periode sekarang. Bukan saya memuji Pak Jokowi atau Pak Ahok atau bagaimana ya," ujar Ida dikutip pada Rabu (6/10/2021).
Di depan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Ida mencontohkan kondisi saat melihat kerja PPSU di daerah Sunter, Jakarta Utara.
"Kalau dulu, jam 7 mereka sudah ramai pada kerja. Hari ini, kalau Bapak (Afan) mau tau, enggak usah jauh-jauh deh. Di Danau Sunter, mereka nongkrong semua di sepanjang pinggir danau. Tidak bekerja," ungkapnya.
Karenanya, Ida meminta agar sebagian personel PPSU dipindahkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang membutuhkan personel tambahan.
Bahkan, Ida meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kontrak penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang dianggap nya kurang gesit tersebut.
"Kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus aja. Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi," pungkasnya.
Seperti diketahui, PPSU mulai aktif bekerja sejak 2016 dan tersebar di berbagai kelurahan di Jakarta. Tugas mereka antara lain mengawal sarana dan prasarana umum di masing-masing wilayah seperti got mampet, penataan lingkungan warga, sarana penerangan jalan yang mati dan yang lainnya.